- Kementerian Komunikasi dan Digital mengirimkan notifikasi berisi ratusan tautan konten melanggar kepada platform digital di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
- Pejabat Komdigi Mediodecci Lustarini menjelaskan bahwa platform digital memiliki ruang untuk memeriksa dan merespons setiap permintaan penghapusan konten.
- Komdigi memprioritaskan penanganan konten mendesak seperti terorisme, pornografi anak, serta gangguan ketertiban umum dengan batas waktu tanggapan 12 jam.
Suara.com - Penghapusan sejumlah konten terkait demonstrasi hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di media sosial belakangan menjadi sorotan.
Namun, tidak banyak yang mengetahui bahwa di balik proses takedown tersebut, ada mekanisme panjang yang harus dilalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama platform digital.
Komdigi mengungkapkan, satu kali pengiriman notifikasi kepada platform dapat berisi 200 hingga 400 tautan konten yang diduga melanggar aturan.
Meski demikian, permintaan penghapusan tidak serta-merta membuat seluruh konten langsung dihapus. Platform tetap memiliki ruang untuk memeriksa dan memberikan tanggapan.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, menegaskan bahwa pemerintah memiliki batas kewenangan dalam mengawasi konten di ruang digital. Karena itu, setiap permintaan penghapusan harus melalui prosedur yang berlaku.
"Artinya, dalam melaksanakan kewenangannya itu Komdigi bukan tukang sensor," kata Mediodecci di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Komdigi Bisa Kirim 400 Link dalam Sekali Notifikasi.
Mediodecci menjelaskan, penanganan konten digital dapat bermula dari berbagai sumber, mulai dari patroli siber, laporan masyarakat, hingga permintaan aparat penegak hukum (APH).
Setiap laporan yang masuk tidak langsung diteruskan kepada platform. Komdigi terlebih dahulu melakukan pemeriksaan, termasuk memverifikasi bukti pendukung dan memastikan seluruh persyaratan terpenuhi.
Jika dinilai memenuhi ketentuan, Komdigi akan mengirimkan notifikasi kepada platform digital dalam bentuk satu kelompok laporan atau batch. Dalam satu kali pengiriman, jumlah tautan yang disertakan bisa mencapai ratusan.
"Jadi kita memberikan notifikasi bahwa terdapat satu batch isinya konten ABCD, dan itu biasanya satu batch berisi antara 200 sampai 400 link dalam satu kali pengiriman yang harus mereka respons," ujar Mediodecci.
Namun, tidak semua permintaan tersebut otomatis disetujui. Platform tetap memiliki kesempatan untuk memeriksa konten yang dilaporkan, menyampaikan keberatan, maupun meminta tambahan waktu.
"Dan perlu kita pahami bahwa tidak semua batch yang diajukan oleh Komdigi langsung disetujui oleh platform. Jadi ada komunikasi, ada ruang komunikasi," jelasnya.
Ada Tiga Kategori Konten yang Dianggap Mendesak
Dalam proses penanganannya, Komdigi juga membedakan konten berdasarkan tingkat urgensi. Mediodecci menyebut ada tiga kategori konten yang masuk prioritas mendesak, yakni terorisme, pornografi anak, serta konten yang meresahkan dan mengganggu ketertiban umum.