- Kementerian Komunikasi dan Digital mengirimkan notifikasi berisi ratusan tautan konten melanggar kepada platform digital di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
- Pejabat Komdigi Mediodecci Lustarini menjelaskan bahwa platform digital memiliki ruang untuk memeriksa dan merespons setiap permintaan penghapusan konten.
- Komdigi memprioritaskan penanganan konten mendesak seperti terorisme, pornografi anak, serta gangguan ketertiban umum dengan batas waktu tanggapan 12 jam.
"Makanya kategori untuk konten yang mendesak itu tidak banyak. Yang pertama adalah konten terorisme, kedua adalah konten pornografi anak, dan kategori ketiga berdasarkan PM5 adalah konten yang meresahkan dan mengganggu ketertiban umum," ungkapnya.
Untuk kategori mendesak tersebut, platform diberikan waktu 12 jam untuk memberikan tanggapan.
Apabila tidak ada respons, laporan dapat diproses melalui Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN) sebagai bagian dari pemantauan kepatuhan platform.
Meski begitu, hitungan waktu 12 jam tidak langsung dimulai sejak laporan pertama kali diterima Komdigi. Ada tahapan verifikasi dan komunikasi yang harus diselesaikan sebelum permintaan resmi masuk ke sistem.
"Jadi argonya jalan itu justru ketika sudah masuk ke sistem, jadi ada jeda waktu. Dan ketika 12 jam mendapat tanggapan itu, apabila ada tanggapan yang meminta-misal platform keberatan atas perintah atau platform meminta waktu tambahan untuk melakukan verifikasi-tetap dikasih. Jadi yang dibutuhkan itu adalah tanggapan dulu," paparnya.
Perjudian Online dan Pornografi Bisa Diblokir Langsung
Di luar mekanisme pengajuan takedown yang melalui tahapan verifikasi, Komdigi menyebut terdapat dua jenis konten yang dapat ditangani melalui pemblokiran langsung, yakni perjudian daring dan pornografi.
Meski demikian, proses pemblokiran tetap melibatkan komunikasi dan koordinasi dengan platform digital, termasuk dengan mempertimbangkan pedoman komunitas atau community guidelines yang berlaku di masing-masing layanan.
Sementara itu, untuk konten terlarang lainnya, Komdigi perlu mendapatkan rekomendasi atau verifikasi dari instansi yang memiliki kewenangan sesuai jenis pelanggarannya.
Salah satu contohnya adalah konten yang berkaitan dengan perdagangan ilegal.
"Nah, selain daripada itu, Komdigi diwajibkan untuk mendapatkan rekomendasi ataupun verifikasi dari instansi yang berwenang atas muatan konten yang dilarang tersebut. Misalnya, ketika kita bicara konten yang sifatnya perdagangan ilegal," kata Mediodecci.
Mekanisme ini menunjukkan bahwa penghapusan konten di media sosial bukan sekadar soal pemerintah meminta dan platform langsung menghapus. Ada proses pemeriksaan laporan, verifikasi bukti, pengiriman notifikasi, kesempatan bagi platform untuk merespons, hingga pemantauan kepatuhan melalui SAMAN.