Video / News
Kamis, 23 Juli 2026 | 12:23 WIB

Suara.com - Program Koperasi Desa Merah Putih yang digagas untuk memperkuat ekonomi desa kini tengah menjadi perhatian publik.

Sorotan utama tertuju pada sejumlah bangunan fisiknya yang viral di media sosial karena berdiri di titik tidak lazim, seperti di pinggir sungai, area tambak, tengah hutan, hingga menutup badan jalan.

Selain persoalan lokasi, megaproyek ini juga diwarnai sejumlah isu strategis lainnya. Mulai dari sorotan DPR terkait anggaran pengadaan kipas angin bernilai Rp1,8 triliun, rencana Kementerian Sosial menyalurkan bansos lewat jaringan koperasi, hingga wacana pemberian izin pengelolaan sektor pertambangan untuk koperasi desa.

Menanggapi polemik lokasi bangunan yang kurang strategis, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menegaskan bahwa penentuan titik lahan merupakan hasil musyawarah murni di tingkat desa.

Pihak pusat pada dasarnya hanya menghormati keputusan dan independensi lahan yang telah disepakati oleh warga setempat.

Selengkapnya dalam video ini. 

Load More