- Pemerintah membentuk tim khusus pengelola Kopdes Merah Putih untuk menjamin kelancaran penyaluran barang dan subsidi.
- Pembayaran program Koperasi Desa Merah Putih ke perbankan dipastikan menggunakan dana APBN agar terhindar dari kegagalan bayar.
- Koperasi yang belum lolos verifikasi akan terus disempurnakan oleh Kementerian Koperasi hingga akhir tahun 2027 mendatang.
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Dony Oskaria membentuk tim khusus untuk mengelola program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih atau KDMP).
Dalam pertemuan ketiganya, Menkeu Purbaya menyatakan kalau Pemerintah sepakat untuk memutuskan pembayaran Kopdes Merah Putih ke perbankan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Pak Menteri Koperasi, Pak Dony, saya, memutuskan masalah pembayaran Koperasi Desa Merah Putih yang disuruh pemerintah sudah kami putuskan. Kita memastikan bahwa tidak akan gagal dalam bayar sehingga perbankan akan tetap keadaannya," katanya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, dikutip Kamis (10/9/2026).
Nantinya, Menkop bakal mengirimkan surat terkait mekanisme pembayaran KDKMP dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan.
Di pertemuan itu juga, ketiganya memutuskan membentuk tim khusus untuk mengawal program Kopdes Merah Putih. Pemerintah bakal memastikan penyaluran barang-barang ke koperasi berjalan lancar.
Purbaya menilai kalau dengan begitu, Kopdes Merah Putih bisa benar-benar kuat dalam menjaga dan membantu sistem logistik di Indonesia.
Sementara itu Menkop Ferry menambahkan kalau Pemerintah juga membentuk tim yang diisi oleh Kemenkeu maupun Danantara untuk memastikan barang-barang subsidi disalurkan lewat Kopdes Merah Putih.
"Jadi ya kita sepakatin tadi juga itu tim bersama," tambahnya.
Lebih lanjut Purbaya menegaskan kalau tim khusus ini dimaksudkan agar perbankan tidak khawatir soal dana peminjaman yang dipakai untuk Kopdes Merah Putih.
Apabila ada koperasi yang sekiranya tak lolos verifikasi, Pemerintah bakal menyempurnakannya dalam beberapa bulan ke depan hingga akhir tahun 2027.
"Nanti kalau misalnya ada yang gak sempurna kan bisa disempurnakan ke depan. Beberapa bulan ke depan sampai akhir tahun yang belum lolos tadi. Tapi nanti Pak Menteri Koperasi akan mengupayakan suatu metodologi yang memastikan itu bisa lengkap sampai akhir tahun," jelasnya.