SuaraBandung.id - Kegeraman diperlihatkan Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun saat mendengar pernyataan perang Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani.
Seperti diketahui, jika masyarakat dibuat resah oleh viralnya percakapan Kepala BP2MI, Benny Rhamdani bersama Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
Baik Jokowi maupun Benny Rhamdani memasang wajah serius saat terjadi percakapan soal perang dengan yang kontra pemerintah.
Sosok loyalis Jokowi itu terdengar jelas meminta izin langsung ke Jokowi untuk tempur melawan kubu lawan.
Diduga kuat jika video direkam saat sela-sela acara Gerakan Nusantara Bersatu relawan Jokowi pada Sabtu (26/11/22).
Video tersebut kemudian tersebar dan membuat geram publik karena dinilai memprovokasi adanya keributan antar warga.
Mengetahui tentang viralnya video tersebut, akhirnya memantik Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun untuk bicara.
Di sana Refly Harus mempertanyakan apa maksud dari pernyataan yang diucapkan Benny Rhamdani di hadapan Jokowi yang dikenal kalem.
“Maksudnya apa (menilai ucapan soal perang Benny Rhamdani)? Menanggapi semua orang yang berbeda pendapat?” ungkap Refly melalui kanal Youtube miliknya, dikutip Senin (28/11/22).
Baca Juga: Ngaku Berdosa Turuti Perintah Sambo, Bharada E: Saya Takut, 3 Minggu Dihantui Mimpi Buruk
Refly Harun menilai jika pernyataan provokasi tersebut makin jelas menimbulkan kesan yang berhak berpendapat dan berbicara hanya pihak istana dan para pendukungnya.
Sementara mereka atau pihak-pihak yang tak sependapat harus “diberangus”.
“Jadi membiarkan orang Pro Istana untuk ngomong seenak udelnya saja," kata dia.
"Ngata-ngatain orang, menghina orang tapi sementara orang berbeda pendapat dengan argumentasi dilarang,” jelasnya.
Di sana terlihat kata Refly Harun, narasi yang disampaikan pentolan relawan Jokowi memberikan kesan semua harus satu suara dengan Jokowi.
“Apakah semua massa harus dikatakan harus sepakat dengan Presiden? Kan nggak," katanya.
Berita Terkait
-
Nah! Ada Dana Pusat Ke Daerah Mengendap Rp 278 Triliun, Jokowi Ke Gubernur-Bupati Dan Wali Kota: Cepat Belanjakan
-
Soal Pemimpin Banyak Kerutan di Wajah dan Berambut Putih, Mardani PKS Beri Sentilan: Pak Jokowi Jangan Cawe-cawe Capres
-
Ingatkan Anak Buah Soal Ancaman Resesi, Jokowi: Jangan Keliru, Jangan Salah, Resikonya Gede
-
Investasi Jadi Rebutan Kala Resesi, Jokowi: Jangan Hilang Gara-gara Salah Treatment
-
Gaduh Aksi Kumpul Relawan Di GBK, Manuver Jokowi Atau Murni Gerakan Pendukung?
Terpopuler
- 4 HP dengan Baterai 7000 mAh Terbaik 2026, Anti Lowbat Seharian Cocok untuk Ojol
- Siapa Ginka Febriyanti yang Dituding Ikut Demo Bayaran dan Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- Sering Mati Listrik? Ini 4 Genset Mini 1000 Watt yang Irit dan Tidak Berisik
Pilihan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Haraku Ramen Samarinda Resmi Dibuka, Halal Mulai Rp25 Ribu
-
Prediksi Skor Kolombia vs Portugal: Head to Head, Susunan Pemain dan Fakta Menarik
-
Teriak Demokrasi, tapi yang Beda Pendapat Dicap Buzzer: Sehat?
-
Dari Anemia hingga Isu Mental, Ketika Generasi Muda Turun Tangan Racik Solusi Kesehatan
-
Indonesia Sekarat! Amuk Massa di Grahadi dan Meme Kowarso yang Membakar Surabaya
-
Terkuak! Ini Pemicu Longsor Petamburan: Dari Abrasi Kali BKB hingga Bangunan di Sempadan
-
Bangun untuk Salat Subuh, Motor Sudah Raib; Satu Pelaku Curanmor Babak Belur Diamuk Warga
-
Sekjen Partai Buruh Ferri Nuzarli Mundur! 1,3 Juta Anggota ORI Kompak Tinggalkan Partai
-
World Allergy Week 2026: Saatnya Ubah Sudut Pandang Soal Alergi Susu Sapi pada Anak
-
Jokowi Mulai Safari Politik ke Lampung, Mau Jadikan PSI Mesin Politik