SuaraBandungBarat.Id - Artis Lucky Hakim menanggapi tuduhan tak pernah datang ke rapat paripurna DPRD Indramayu.
Terkait ini, Lucky Hakim yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati Indramayu mengaku tidak pernah menerima undangan rapat.
"Saya juga pengen tahu, dari tahun lalu saya tidak pernah diundang, saya pengen tahu juga ke mana bukti undangan selama ini, selama setahun yang nggak pernah diundang," kata Lucky Hakim saat dihubungi awak media pada Kamis (15/9/2022).
Dia mengatakan kalau baru mendapatkan undangan rapat akhir-akhir ini.
"Ini ada undangan yang tanggal 2 September, undangannya baru nyampai ke saya tanggal 12 September. Ini tanda buktinya, ya, dan undangannya juga," terang Lucky Hakim.
"Hari ini tanggal 12 September, tiba-tiba di meja makan rumah saya ada satu map dan kunci kantor Wakil Bupati. Berarti kantor Wakil Bupati itu tidak ada yang jaga sampai kuncinya dikasih ke saya, mungkin saya harus jaga kantor sampai nyapu dan ngepel saya enggak ngerti," sambungnya lagi sarkasme.
Bukan itu saja, Lucky Hakim juga menantang anggota DPRD Indramayu buat debat terbuka. Dia mau momen ini disiarkan secara langsung.
"Saya Lucky Hakim menantang bukan hanya ketua DPRD Indramayu, saya menantang 50 anggota DPRD seindramayu untuk Duel Retotika dan Debat Publik terkait kinerja saya selama menjabat sebagai Waki Bupati di hadapan publik secara live di semua media sosial, semua media online supaya tidak bisa diedit," terang Lucky Hakim.
Lelaki 42 tahun ini bersedia dievaluasi kerja secara online. Dia pun ingin pembahasan anggaran DPRD dibongkar di saat bersamaan.
"Sekaligus saja silahkan evaluasi kinerja saya dikuliti sampai ketulang dari A-Z, kita bedah anggaran sekalian, sama-sama kita pertanggung jawabkan di hadapan rakyat, biar terang benderang, tidak ada pat pat gulipat. Saya benar-benar menantang nyali para wakil rakyat untuk berhadapan dengan saya di forum formal dan terbuka sekaligus transparan," ucap Lucky Hakim.
"Jangan cuma berani bercuap-cuap di media, ayo hadapi saya, ayo keroyok saya, saya tidak takut, HasbunAllah wanimal Wakil, insya Allah rakyat akan lihat siapa yang salah sekaligus fakta dan kenyataanya," tandasnya.
Sumber: suara.com
Berita Terkait
-
Hot, Pamela Safitri Sering Nonton Film Porno, Begini Pengakuannya
-
Deva Mahenra Pamitan dari Ikatan Cinta: Nikmati yang Baik, Abaikan yang Pelik
-
Pernah Jadi Pelakor, Denise Chariesta Akui Belum Move On dari Sang Mantan
-
Batal Nikah Hari Ini, Akad Cita Citata Seharusnya Digelar di Rumah Didi Mahardika
-
Sempat Ditangkap Polisi, Lee Sang Bo Bantah Pakai Narkoba
Terpopuler
- 6 Pilihan HP Flagship Paling Murah, Spek Sultan Harga Teman
- 5 HP 5G Terbaru RAM 12 GB, Spek Kencang untuk Budget Rp3 Juta
- 5 Pilihan Sepatu Lari Hoka Murah di Sports Station, Harga Diskon 50 Persen
- 5 Parfum Aroma Segar Buat Pesepeda, Anti Bau Badan Meski Gowes Seharian
- 5 Sepeda Listrik Jarak Tempuh Terjauh, Tahan Air dan Aman Melintasi Gerimis
Pilihan
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
-
Mantan Istri Andre Taulany Dilaporkan ke Polisi, Diduga Aniaya Karyawan
-
Stasiun Bekasi Timur akan Kembali Beroperasi Lagi Siang Ini
-
Truk Tangki BBM Meledak Hebat di Banyuasin, 4 Pekerja Terbakar saat Api Membumbung Tinggi
-
RS Polri Berhasil Identifikasi 10 Jenazah Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, Ini Nama-namanya
Terkini
-
Kurangi Sampah Jakarta, Warga Belajar Cara Pengolahan Limbah Jadi Sumber Penghasilan
-
Pelarian Berakhir di Banten: Komplotan Begal Bersenpi Asal Lampung Timur Takluk
-
Dasco Telepon Malam-malam, Prabowo Langsung Jenguk Korban KA dan Kucurkan Rp4 Triliun Dana Perbaikan
-
Manga Hon Nara Uru Hodo Raih Grand Prize Tezuka Osamu Cultural Prize 2026
-
Parfum Tom Ford Oud Wood Berapa Harganya? Ini 5 Alternatifnya yang Wangi dan Lebih Murah
-
Viral! Majikan Ini Paksa ART Baru Makan Satu Meja, Reaksinya Bikin Mewek
-
Menembus Kabut Silosanen Jember: Perjalanan yang Tak Selamanya Mulus
-
Pemkot: Hanya Ada Enam Daycare Legal di Banda Aceh
-
Bea Masuk LPG Dihapus, Industri Petrokimia Bersukaria
-
Komersialisasi Pendidikan dan Ketika Solidaritas Publik Menambal Kebijakan