- Pemerintah menurunkan tarif bea masuk LPG menjadi 0 persen guna mengamankan pasokan bahan baku industri petrokimia nasional.
- Kebijakan ini diambil Kemenperin untuk memitigasi risiko terganggunya distribusi nafta dari Timur Tengah akibat ketidakpastian geopolitik global.
- Pemanfaatan LPG sebagai bahan campuran diharapkan mampu menjaga efisiensi biaya serta keberlangsungan rantai pasok industri hulu hingga hilir.
Suara.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyambut positif keputusan pemerintah yang menurunkan tarif bea masuk liquefied petroleum gas (LPG) dari 5 persen menjadi 0 persen sebagai langkah menjaga pasokan bahan baku industri petrokimia di tengah tekanan geopolitik Timur Tengah.
Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni menilai kebijakan yang diumumkan pemerintah tersebut menjadi langkah strategis, terutama ketika industri petrokimia nasional menghadapi ancaman terganggunya pasokan nafta akibat konflik dan risiko distribusi di jalur perdagangan energi global.
"Pada prinsipnya itu adalah kabar baik bagi industri hulu petrokimia, bahwa ada penurunan bea masuk eh LPG. Tapi yang penting bagi kami adalah menjaga keseimbangan industri antara industri hulu, industri antara, dan industri hilir. Terkait dengan hal itu. Nah, ini kami terus menjaga keseimbangan ini," ucap Febri di Kantor Kemenperin, Jakarta, Rabu (29/4/2026).
Menurut Febri, kebijakan tersebut dapat membantu industri menjaga kesinambungan rantai pasok dari sektor hulu hingga hilir, terutama di tengah ketidakpastian global yang mulai menekan bahan baku petrokimia.
Kemenperin menilai langkah pemerintah itu penting karena sektor petrokimia termasuk salah satu industri yang paling sensitif terhadap perubahan pasokan energi dan bahan baku global.
Direktur Industri Kimia Hulu Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Wiwik Pudjiastuti menjelaskan salah satu tantangan terbesar industri saat ini adalah tingginya ketergantungan terhadap nafta yang sebagian besar berasal dari kawasan Timur Tengah.
“Distribusi bahan baku tersebut sekitar 90% melewati Selat Hormuz, sehingga sangat rentan terhadap gejolak geopolitik,” ungkap Wiwik.
Menurut dia, kondisi tersebut membuat industri petrokimia nasional membutuhkan alternatif bahan baku agar produksi tetap berjalan ketika distribusi utama terganggu.
Dalam struktur produksi petrokimia, nafta masih menjadi bahan baku utama. Namun LPG dapat dimanfaatkan sebagai bahan campuran untuk mengurangi tekanan pasokan.
Baca Juga: Pemerintah Bebaskan Bea Impor LPG & Bahan Baku Plastik, Cegah Kenaikan Harga Makanan-Minuman
“LPG bisa digunakan sebagai bahan campuran hingga sekitar 50%, sementara sisanya masih bergantung pada nafta atau kondensat,” imbuhnya.
Ia memandang keputusan pemerintah meniadakan tarif bea masuk LPG dapat memberi ruang lebih besar bagi industri untuk menjaga efisiensi biaya sekaligus memperkuat daya saing di tengah tekanan global.
Meski demikian, Kemenperin menyatakan fokus utamanya tetap pada keseimbangan industri nasional secara menyeluruh, agar kebijakan tersebut tidak hanya menguntungkan sektor hulu, tetapi juga menopang industri antara dan hilir.
"Yang penting bagi kami adalah menjaga keseimbangan industri antara industri hulu, industri antara, dan industri hilir," kata Febri.
Berita Terkait
-
Industri Tekstil RI Terjepit: Krisis Global dan Serbuan Barang Kawasan Berikat
-
7 Subsektor Manufaktur Melemah, Kemenperin Ungkap Biang Keroknya
-
Hilirisasi Digeber, RI Bidik Pangkas Impor BBM dan LPG hingga Rp1,25 Miliar per Tahun
-
Pemerintah Bebaskan Bea Impor LPG & Bahan Baku Plastik, Cegah Kenaikan Harga Makanan-Minuman
-
Selamat Tinggal Gas Melon, Bahlil Siapkan Alternatif Pengganti LPG
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Daftar Harga Motor Listrik dengan Subsidi Pemerintah, Ada yang Cuma Rp5 Jutaan!
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
- Siapa Ipda Ambarita? Ini Profil Polisi yang Viral Saat Pengamanan Bentrok Matraman
Pilihan
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
Terkini
-
Sungai Cileungsi Menghitam, DLH Bogor Gandeng Polda Jabar Bidik 5 Perusahaan
-
Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Kasus, Kekayaan Kasi Pidsus Bogor Capai Rp6,1 Miliar Tanpa Utang
-
Kembalikan Hak Pejalan Kaki, Satpol PP Bandung Ratakan 36 Bangunan Liar di Jalan Rajiman
-
Sempat Sebut PDIP, Ustaz Das'ad Latif Edit Unggahan soal Putusan MK Larang Dana Pendidikan untuk MBG
-
Kejagung Bongkar Alasan Periksa Tan Kian dan Ferry Boboho di Kasus Febrie Adriansyah
-
Alasan Keselamatan, Kejagung Titipkan Ferry Boboho Saksi Kunci Kasus TPPU Febrie Adriansyah ke LPSK
-
Angela Tanoesoedibjo Apresiasi Legislator yang Dinilai Berdampak bagi Masyarakat
-
Arus Peti Kemas IPC TPK Panjang Melonjak 73,7 Persen
-
Gandeng TP PKK Hingga Tingkat RT, Bupati Bogor Rudy Susmanto Pacu Kesejahteraan Warga
-
Kejagung Tetapkan Tersangka Baru TPPU Eks Jampidsus Febrie Adriansyah