Sumber Dana Safari Politik Anies Baswedan Dipertanyakan, Bawaslu Angkat Tangan

Sorotan tajam mengarah kepada bakal calon presiden Partai Nasdem Anies Baswedan terkait kegiatan safari poilitiknya.

Seperti diketahui, mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah melakukan kunjungan ke berbagai daerah untuk melakukan safari politik.

Relawannya bahkan sudah membuat simpul di berbagai daerah dengan target menaikkan memenangkan Anies Baswedan di Pilpres 2024.

Namun sumber dana Anies Baswedan kini menjadi pertanyaan berbagai pihak terkait dari mana asal sumber dana tersebut.

Soal ini, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja buka suara terkait pertanyaan mengenai sumber dana ini.

Namun demikian Bawaslu angkat tangan soal hal ini.

Menurut Bagja sumber dana ini akan sulit ditelusuri karena kegiatan Anies Baswedan tersebut belum bisa dikatakan sebagai dana kampanye.

"Nah apakah aliran dana safari politik ini sudah memasuki masa kampanye? Kan ini belum memasuki masa kampanye," kata Bagja di kantornya, Jakarta, Senin (12/12/2022) sebagaimana diwartakan wartaekonomi – jaringan suara.com.

Bawaslu juga menegaskan tak bisa melangkahi wewenang Undang-undang yang diberikan kepada lembaganya.

Baca Juga: Naik Jet Pribadi ke Nikahan Kaesang, Segini Duit Bensin dan Parkir yang Dikeluarkan Raffi Ahmad

"Jadi, agak sulit bagi Bawaslu menerobos kewenangan yang tidak diberikan oleh undang-undang," ujarnya menambahkan.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti meminta Bawaslu RI mengusut sumber dana kegiatan safari politik Partai Nasdem bersama calon presidennya, Anies Baswedan.

Hal itu juga terkait jet pribadi yang ditumpangi Anies ke Sumatera Barat (Sumbar).

Menurut Ray Rangkuti taka da masalah Anies Baswedan melakukan promosi dirinya ke berbagai daerah namun aktivitas tersebut juga seharusnya dibarengi soal keterbukaan pendanaannya.

"Misalnya, siapa dan dari mana jet pribadi yang dipergunakan oleh Anies kala berkunjung ke Padang, Sumbar. Kalau itu dari Nasdem, apakah dicatatkan atau tidak," kata Ray dalam keterangan tertulisnya, Jumat (9/12/2022). 

Transparansi menurutnya pentung untuk memastikan tidak ada dana ilegal yang digunakan dalam kegiatan tersebut.