Dear Kemenhub, Perubahan Tarif KRL Perlu Dikaji Lagi Loh

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sedang melakukan kajian terkait perubahan sistem tarif Kereta Rel Listrik (KRL) pada tahun 2023.

Dalam skema baru ini, rencananya Pemerintah akan dilakukan pembedaan golongan penumpang untuk mendapatkan tarif subsidi dan tarif non-subsidi.

Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menyampaikan agar rencana perubahan skema tarif ini dapat diuji coba terlebih dahulu. Sehingga, implementasinya nanti dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

“Jadi, karena ini sebagai satu ide yang diterapkan dalam rangka cross subsidy (subsidi silang), pemerintah akan melakukan uji coba lebih dahulu,” tutur Wapres, melansir dari Inibalikpapan.com--Jaringan Suara.com, Kamis (29/12/2022).

Wapres menyampaikan, uji coba merupakan faktor penting sebelum penerapan kebijakan baru diterapkan. Sebab, melalui langkah ini, dapat diketahui kekurangan dan kelebihan dari sebuah rencana dan dapat dilakukan penyempurnaan setelahnya.

“Apakah nanti implementasinya seperti apa, mungkin perlu diuji coba dulu seperti apa hasilnya, bagaimana kekurangan-kekurangannya. Sebab, satu ide yang baik itu kadang-kadang juga perlu, implementasinya perlu dicoba, dipaskan, ditepatkan, sehingga nanti diketahui hal-hal yang perlu diperbaiki,” papar Wapres.

Wapres pun menilai rencana perubahan skema tarif KRL ini merupakan sebuah upaya baik. Dimana, nantinya akan terjadi subsidi silang antara penumpang yang mampu dan penumpang yang berhak menerima subsidi tarif.

“Kalau idenya kan baik, supaya yang kuat itu menolong yang lemah, dan memang pembebanan itu supaya disesuaikan dengan daya pikulnya. Idenya sudah, ya cross subsidy, istilahnya cross subsidy ini, yang kuat membantu yang lemah, itu idenya sudah betul,” imbuh Wapres.

Baca Juga: Bongkar Perasaan Arya Saloka ke Amanda Manopo, Uya Kuya Spill Hal Ini