Bawahan Hajar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kolaka Timur Sampai Keluarkan Darah

Peristiwa pemukulan Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kolaka Timur beredar luas di jejaring media sosial. Namun, hingga kini belum ada penyelesaian dari Pemda Kolaka Timur.

Video pemukulan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan oleh kabidnya beberapa waktu lalu menuai kesan yang negatif bagi dunia pendidikan di Kolaka Timur.

Dinas Pendidikan yang bertugas manajerial pendidikan tingkat sekolah menengah pertama dan sekolah dasar, harusnya mampu menjadi teladan dalam hal profesionalisme dan etika lembaga. Bukan sebaliknya, mempertontonkan nilai-nilai amoral dan bahkan mengarah pada ketidakprofesionalan.

Mengutip Telisik.id, pemicu terjadinya pemukulan dikarenakan ada beberapa program dari Bidang Kebudayaan yang PPTK-nya tidak diberikan kepada Kabid Muchtar Syamsudin, melainkan diberikan kepada Kapala Seksi Budaya Permuseuman.

Semua program tersebut, PPTK-nya adalah Kepala Seksi Budaya Permuseuman. Berdasarkan keterangan dari Kabid Kebudayaan Muchtar Syamsudin, RKA tahun 2023 dirinya yang menyusun, membuat dan mengusulkan.

"Saat penyusunan RKA 2023 saya sudah sampaikan ke staf subid namun ia mengaku belum tau cara menyusun RKA dengan alasan ia belum pernah menyusun sebelumnya," ujar Muchtar Syamsudin.

Ia juga mengatakan, setelah program atau kegiatan ini sudah berjalan, ternyata penunjukan PPTK bukan dirinya, melainkan kasubid-nya.

"Saya rasa ini ada faktor sentimen pribadi saja dari kadis kepada saya," tambahnya.

Muchtar Syamsudin menuturkan, dirinya mulai mis komunikasi dengan kepala dinas sejak kegiatan Festival Tenun di Kota Baubau Desember tahun lalu.

Baca Juga: Erick Thohir: Ada Ketidakkonsistenan Operator LIB soal Bonus Juara Liga 1

"Sejak pulang dari Baubau saya sudah tidak pernah dilibatkan lagi dalam kegiatan dinas," ungkapnya.

Ia juga mengatakan, selama memasuki tahun 2023 Kadis Pendidikan dan Kebudayaan tidak pernah melakukan rapat staf, pejabat maupun pegawai Dikbud.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Herman Amin L mengatakan, penunjukan PPTK itu adalah kewenangan dari kepala dinas.

"Saya menunjuk PPTK dengan melihat rekam jejak yang telah dikerjakan," ungkapnya.

Ia mengatakan, dirinya akan menggunakan (Muchtar Syamsudin) sebagai PPTK jika program yang ia laksanakan sebelumnya berjalan dengan bagus.

"Harusnya ini dijadikan evaluasi untuk dia bisa berbenah," tambahnya.

Diketahui, Muchtar Syamsudin telah dipanggil oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Kolaka Timur untuk dimintai keterangan terkait insiden tersebut. Namun hingga kini belum ada penyelesaian.