Purbaya Pusing Anggaran Kesehatan Makin Besar Tiap Tahun, 2026 Tembus Rp 247,3 Triliun

Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku pusing karena Anggaran Kesehatan yang dialokasikan Pemerintah terus naik tiap tahun. Per 2026, anggaran kesehatan mencapai Rp 247,3 triliun atau naik 13,2 persen dari 2025 dengan Rp 218,5 triliun.

Menkeu Purbaya menyampaikan kalau angka tersebut adalah bukti bahwa Pemerintah betul-betul serius memperbaiki kesehatan masyarakat. Ia turut menyayangkan banyak orang yang tidak mengerti kalau mereka justru memperhatikan anggaran kesehatan.

"Ini mungkin yang kadang-kadang orang enggak tahu. Kalau saya di Keuangan juga bingung, eh pusing terus. Ini besar terus, makin besar, makin besar. Tapi enggak apa-apa. Ini memang kewajiban pemerintah untuk menjaga kesehatan masyarakat," kata Purbaya saat Rapat Konsultasi Pimpinan Komisi DPR RI dengan Pemerintah terkait Jaminan Sosial yang disiarkan virtual, Senin (9/2/2026).

Dalam paparannya, anggaran kesehatan 2026 mencapai Rp 247,3 triliun atau naik 13,2 persen. Kenaikan juga terjadi di 2025 dengan Rp 218,5 triliun atau naik 16,5 persen dan 2024 dengan Rp 187,5 triliun atau naik 4,9 persen dari tahun 2023 dengan Rp 178,7 triliun.

Dari total Rp 247,3 triliun, anggaran itu dimanfaatkan untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan (JKN) ke 96,8 juta orang, penugasan 2.289 tenaga kesehatan ke daerah tertinggal, serta pemeriksaan 58.802 sampel obat, kosmetik, dan suplemen kesehatan.

Selanjutnya yakni fasilitasi dan pembinaan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) bagi 8,1 juta keluarga dengan Bayi di bawah dua tahun (Baduta), Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) antara lain untuk 10.165 Puskesmas, hingga Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Kesehatan antara lain untuk penyediaan Puskesmas di 67 Kecamatan dan penguatan 321 Rumah Sakit Daerah.

Adapun arah kebijakan Anggaran Kesehatan antara lain untuk upaya promotif preventif melalui pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan rumah sakit berkualitas di daerah, peningkatan efektivitas program JKN, percepatan pelaksanaan penuntasan TBC melalui skrining dan pengobatan, peningkatan pelayanan kesehatan dan sarana prasarana, hingga kemandirian industri obat.