Tanggapan Hengky Kurniawan Setelah Dilaporkan ke KPK Oleh Para Aktivis

Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan dilaporkan ke KPK oleh Aktivis Pemuda Bandung Barat.

Tak tinggal diam soal hal ini, Hengky Kurniawan pun buka suara.

Mantan artis sinetron dan bintang iklan ini dilaporkan  karena diduga menyalahgunakan kewenangan dalam rotasi mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Hengky disebut melakukan pungutan terkait rotasi mutasi jabatan di lingkungan pemerintahannya.

Terkait hal ini, Hengky Kurniawan pun memastikan sudah sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku dalam menerapkan kebijakan rotasi mutasi.

"Jangan samakan ASN sekarang dengan zaman dulu yang ada eselon IV. Ada kebijakan penyertaan jabatan administrasi ke jabatan fungsional yang dilatarbelakangi reformasi birokrasi," kata Hengky Kurniawan, Sabtu (13/5/2023).

Menurutnya tatanan jabatan struktural yang dialihkan menjadi jabatan fungsional ialah Jabatan Administrator atau Eselon III dan Jabatan Pengawas Eselon IV.

"Kebijakan untuk rotasi mutasi tersebut merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PAN-RB RI) Nomor 28 tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional," jelasnya.

Sedangkan saar ini tidak ada lagi jabatan esselon IV di lingkungan pemerintahan. Namun yang ada adalah pejabat fungsional.

Baca Juga: Aming Pamer Foto Mesra Luna Maya Dan Maxime Bouttier, Cara Pegangan Tangan Jadi Sorotan

"Jadi kalau pegawai fungsional sudah layak naik, ya tidak masalah jadi eselon III. Kita pastikan semua yang dilakukan sudah betul sesuai aturan hukum berlaku," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan pihaknya akan mengecek laporan tersebut dan jika laporan tersebut benar dilayangkan ke KPK dipastikannya bakal ditindaklanjuti.

"Namun prinsipnya, bila ada laporan masyarakat dimaksud. Kami pasti tindaklanjuti dengan lebih dahulu diverifikasi dan telaah oleh tim pengaduan," kata Ali Fikri pada Jumat (12/5/2023).

"Untuk memastikan persyaratan laporan sebagaimana ketentuan. Termasuk apakah ada kewenangan KPK terkait materi laporan tersebut," tandasnya.