Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pembebasan lahan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berkapasitas 2x1000 Megawatt di kabupaten Batang, Jawa Tengah tinggal 29 hektar.
"Yang tersisa belum selesai itu 29 hektare, kita meminta kepada pengembang untuk terus itu dituntaskan," ujarnya seusai rapat koordinasi membahas kelanjutan proyek PLTU Batang di Jakarta, Jumat (25/4/2014)
Hatta mengharapkan proses pembebasan lahan ini segera terselesaikan, karena proyek investasi kerjasama pemerintah-swasta ini bermanfaat untuk menyediakan 30 persen distribusi listrik di wilayah Jawa dan sekitarnya.
"Ini satu-satunya proyek dengan KPS yang sangat besar investasinya. PLTU ini memasok 30 persen kebutuhan Jawa, kalau ini tidak terpasok pada 2017-2018 maka akan ada defisit listrik di Jawa, karena belum ada alternatif," katanya.
Ia optimistis, masalah pengadaan lahan ini segera usai, sehingga masa realisasi turunnya pinjaman utama tahap awal (financial closing date) pembangunan proyek senilai empat miliar dolar Amerika ini dapat ditetapkan sesuai jadwal yaitu Oktober 2014.
"Target kita tetap Oktober, 'financial closing'. Harus optimis dan kerja keras, kalau tidur saja ya tidak selesai," tegas Hatta.
Direktur Utama PT PLN Nur Pamudji menambahkan proyek infrastruktur PLTU Batang harus segera terbangun, karena apabila tidak terealisasi, ketiadaan pembangkit yang memadai dalam jangka panjang dapat menyebabkan krisis listrik.
"Kalau proyek PLTU Batang ini tertunda, akan bisa menimbulkan krisis listrik. Bukan hanya PLTU Batang, semua proyek listrik yang tertunda bisa menimbulkan krisis listrik di masa mendatang," ujarnya.
Untuk itu, ia mengharapkan pembangunan PLTU Batang yang mendapatkan pendanaan dari Sumitomo Mitsui Banking Corporation dan Japan Bank for International Cooperation (JBIC) ini dapat terlaksana dengan cara apapun.
"Oleh karena itu, pembangunan harus diupayakan 'on time' dengan berbagai cara yang benar. Kita sudah bisa memprediksi ada masalah kecukupan listrik di masa depan, maka kita harus mengambil langkah mitigasi risiko" kata Nur Pamudji. (Antara)
Tag
Berita Terkait
-
PLN Sebut Listrik di Aceh Kembali Normal, Akses Rumah Warga Mulai Disalurkan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Pengguna PLTS Atap Meningkat 18 Kali Lipat, PLN Buka Kouta Baru untuk 2026
-
PLN Pastikan Kesiapan SPKLU Lewat EVenture Menjelang Natal 2025 & Tahun Baru 2026
-
PLN Fokus Perkuat Layanan SPKLU di Yogyakarta, Dukung Kenyamanan Pengguna Saat Libur Nataru
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Babak Baru Industri Kripto, DPR Ungkap Revisi UU P2SK Tegaskan Kewenangan OJK
-
Punya Kekayaan Rp76 M, Ini Pekerjaan Ade Kuswara Sebelum Jabat Bupati Bekasi
-
DPR Sebut Revisi UU P2SK Bisa Lindungi Nasabah Kripto
-
Hotel Amankila Bali Mendadak Viral Usai Diduga Muncul di Epstein Files
-
Ekspansi Agresif PIK2, Ada 'Aksi Strategis' saat PANI Caplok Saham CBDK
-
Tak Ada Jeda Waktu, Pembatasan Truk di Tol Berlaku Non-stop Hingga 4 Januari
-
Akses Terputus, Ribuan Liter BBM Tiba di Takengon Aceh Lewat Udara dan Darat
-
Kepemilikan NPWP Jadi Syarat Mutlak Koperasi Jika Ingin Naik Kelas
-
Kemenkeu Salurkan Rp 268 Miliar ke Korban Bencana Sumatra
-
APVI Ingatkan Risiko Ekonomi dan Produk Ilegal dari Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok