Suara.com - Komisi VII DPR menolak usulan pemerintah yang ingin menaikkan tarif dasar listrik untuk pelanggan rumah tangga golongan 450 VA-900 VA tahun 2016. Sebab, kondisi perekonomian masyarakat saat ini sedang bergejolak.
"Jadi tadi dari hasil rapat dengan poksi masing-masing fraksi, kami memutuskan, DPR tidak setuju usulan pemerintah yang akan menaikkan TTL pada golongan 450 VA dan 900 VA," kata pimpinan rapat kerja RAPBN sektor energi, Tamsil Linrung, di gedung DPR, Rabu (24/6/2015).
Menurutnya dengan adanya kenaikan tarif listrik pada golongan tersebut akan lebih menyengsarakan masyarakat kecil.
"Waktunya belum tepat untuk kenaikan listrik, karena kondisi ekonomi kita sedang bergejolak dan kalau ada kenaikan ini malah menambah beban rakyat. Karena kami konsen dengan kesejahteraan masyarakat," kata dia.
Oleh sebab itu, lanjut dia, DPR meminta kepada pemerintah agar mengkaji kembali tarif listrik untuk kedua golongan tersebut dengan keekonomian dan tidak memberikan beban kepada masyarakat.
"Jadi tolong dikaji kembali harganya agar tidak menyulitkan masyarakat," katanya.
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
ESDM Akui Tahan Ekspor Batu Bara Demi PLN, Masalah Pasokan PLTU Terungkap di Tengah Pemadaman
-
Wujud Nyata Komitmen ESG, Pegadaian Gelar Khitanan Massal 2026 Bagi 500 Anak
-
Marak Transaksi Palsu di Tokopedia, Pemerintah Gregetan!
-
Soal Laporan ke KPK, ITDC Klaim Tak Punya Wewenang Atur Dana Relokasi Mandalika
-
Menkeu Purbaya Legalkan Pencucian Uang Lewat Patriot Bond?
-
Investor Asing Masih Asik Jual Saham di RI, BMRI dan DSSA Jadi Incaran
-
Lahan Meikarta Bakal jadi Aset Negara? Maruarar Segera Urus Legalitas
-
Terungkap! Dua PLTU Raksasa di Cilacap Sempat Bermasalah, Jadi Pemicu Pemadaman Bergilir di Jawa
-
Listrik Pulau Jawa Gelap Gulita, Siapa yang Bertanggung Jawab?
-
Pupuk Indonesia Tembus Australia, Ekspor Urea 250 Ribu Ton Dikebut hingga Akhir 2026