Tiga BUMN Dapat Utang Rp42 T dari Cina, DPR: Untuk Apa?

Suara.com - Komisi VI DPR Rapat Dengar Pendapat dengan direktur utama BNI, BRI, Bank Mandiri, serta Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kementerian BUMN.

Salah satu agenda rapat yang dibahas adalah utang yang diperoleh ketiga bank sebesar tiga miliar dolar AS dari Cina Development Bank.

Ketua Komisi VI Hafisz Tohir dari Fraksi PAN meminta kepada para direktur utama untuk menjelaskan secara rinci mengenai utang dengan tenor 10 tahun itu.

"Sebenarnya utang ini dalam rangka apa, untuk apa? Bank-bank ini kalau dilihat sangat sehat. Mengapa melakukan utang. Lalu syarat yang diajukan dari Cina dan Indonesia itu apa. Mohon dijelaskan secara terperinci," kata Hafisz di gedung DPR, Selasa (29/8/2015).

Hafisz mengatakan seringkali utang yang diberikan Cina kepada Indonesia selalu disertai dengan memasukkan tenaga kerja Cina dalam kontraknya.

"Dalam kondisi ini banyak PHK, ini yang kita khawatirkan makanya kita minta dijelaskan sedetail mungkin," katanya.

Hal senada juga diungkapkan anggota DPR dari Fraksi PPP Iskandar D. Syaichu. Ia menilai pinjaman dari Cina hanya skenario instrumen tukar guling saham dan nantinya Cina akan menguasai saham-saham milik BUMN.

"Ini harus dijelaskan. Bank ini kan kalau saya lihat dalam kondisi sehat, mengapa melakukan pinjaman. Jangan-jangan nanti kalau gagal bayar, Cina bisa menguasai saham-saham di BUMN, mengambil alih perlahan-lahan saham pemerintah. Tolong ini dijelaskan. Kalau ini gagal bayar kan menjadi beban juga bagi korporasi dan pemerintah," katanya.