Suara.com - Presiden Joko Widodo ingin Indonesia ikut serta dalam Trans Pacific Partnership. Namun sampai saat ini Indonesia masih belum memutuskan.
Jokowi memberikan tugas kepada Menteri Perdagangan Thomas Lembong untuk menghitung dan melakukan kajian sebelum Indonesia masuk dalam lingkup pasar regional yang lebih luas. Pemerintah Indonesia tidak ingin terkesan tersebur-buru dalam mengambil keputusan tersebut.
"Belum, masih belum ada keputusan. Perjalanannya masih panjang. Amerika saja masih ratifikasi. Kemudian 12 negara pendiri masih dalam proses. Jadi masih ada waktu. Kami tidak ingin terburu-buru," kata Lembong saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Kamis (4/2/2016).
Selain itu, ia menjelaskan, hingga saat ini pemerintah dan DPR masih melakukan kajian terkait dampak yang akan ditimbulkan jika Indonesia masuk kedalam TPP tersebut. Salah satu yang saat ini tengah dokaji oleh pemerintah adalah mengenai privatisasi BUMN dan UU Merek untuk menjaga persaingan Indonesia dengan negara lain.
"Saat ini antara lain, komisi VI ada UU BUMN dan UU merek. TPP ikut mengatur persaingan yang adil dan bagaimana perlakuan masing-masing negara anggota dan BUMN," ungkapnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
Apa Itu Ekspedisi Patriot (TEP)? Program Pemerintah dengan Fasilitas Beasiswa Jepang
-
Harga Pangan Hari Ini: Bawang hingga Cabai Kompak Naik, Beras dan Minyak Goreng Ikut Terkerek
-
Era Bakar Uang Berakhir! Kini Fintech RI Masuk Fase Jaga Kandang dan Akuntabilitas
-
Rupiah Ambyar, Pengamat: RUU Perampasan Aset Bisa Jadi Juru Selamat
-
Trump Hentikan Sementara Pengawalan di Selat Hormuz, Harga Minyak Melemah
-
Hati-hati! Pinjol Ilegal Masih Marak, Incar Puluhan Ribu Korban
-
Aturan Baru DHE SDA Berlaku 1 Juni 2026, Devisa Eksportir Wajib Disimpan di Bank Negara
-
Purbaya Mau Terbitkan Panda Bond di China Demi Perkuat Rupiah
-
Kurs Rupiah Hari Ini Menguat ke Rp17.388, Dolar AS Tertekan Sentimen Global
-
Purbaya Minta Investor Segera Serok Saham RI, Jamin Bakal Untung Banyak