Suara.com - Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengatakan Pemerintah Indonesia akan mengkaji, mempelajari dan menganalisa terkait perdagangan bebas Asia Pasifik atau Trans-Pasific Partnership (TPP) sekurang-kurangnya 6-12 bulan mengingat banyak hal yang perlu dipahami.
"Teks lengkap TPP ini jumlahnya cukup banyak mencapai 6.000 halaman. Tentu perlu waktu untuk mempelajarinya," ucapnya kepada Antara di sela-sela pelaksanaan ASEAN Summit yang berlangsung di Kuala Lumpur Convention Center (KLCC), Jumat.
Disebutkannya, kalau pun menggunakan 30 pakar perekonomian maka mereka masing-masing akan mempelajari sebanyak 200 halaman.
Namun demikian, lanjutnya, terkait TPP, butuh waktu yang realistis sekitar tiga tahun.
Ia menyebutkan bahwa banyak ekonom melihat TPP ini sangat ambisius dan meragukan Indonesia.
"Dari 12 negara yang sudah menyatakan ikut TPP terdapat Vietnam dan Peru. Mereka saja bisa melakukannya. Apakah kita kalah dengan kedua negara tersebut?" tegasnya.
Oleh karenanya, Indonesia perlu melakukan banyak perencanaan seperti apa saja peraturan yang mungkin diubah, melatih sumber daya manusia (SDM), kesiapan infrastruktur dan lainnya.
Selanjutnya, Mendag menambahkan pentingnya Indonesia memiliki perjanjian dagang (Trade Agreement) dengan Uni Eropa mengingat pasar di kawasan tersebut cukup menjanjikan.
Pasar Uni Eropa sangat penting sekali karena terdapat 400 juta orang dengan nilai perekonomiannya mencapai 19 triliun dolar AS per tahun.
"Dengan kawasan ini, Indonesia meraih surplus sekitar 7-10 miliar dolar AS dan kita mau mengenjot menjadi lebih tinggi lagi," ucapnya. (Antara)
Berita Terkait
-
Ombudsman Akui Laporan Tom Lembong soal Auditor BPKP Jadi Kasus Pertama yang Ditangani
-
Efek Abolisi Tom Lembong: Kenapa 9 Terdakwa Lain Kasus Impor Gula Tetap Disidang?
-
'Izinkan Saya Menikmati Sejenak': Sisi Lain Tom Lembong, Pesan Haru Usai Bebas Bui
-
Hakim Vonis Tom Lembong Dilaporkan, MA Siap Periksa Dugaan Pelanggaran Etik
-
Efek Abolisi Tom Lembong: Giliran Majelis Hakim Diperiksa Bawas Mahkamah Agung
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati
-
OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung