37 Ribu Siswa Keracunan MBG, Amnesty International Desak Pemerintah Hentikan Program

Suara.com - Amnesty International Indonesia meminta agar pemerintah menghentikan program makan bergizi gratis usai kembali terjadi kasus keracunan para siswa dan guru di wilayah Jayapura, dan Semarang dalam seminggu terakhir.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan, jika keracunan di dua wilayah tersebut merupakan peringatan serius bagi pemerintah untuk segera menghentikan dan mengevaluasi program tersebut.

“Berapa ratus siswa lagi yang harus menjadi korban keracunan sebelum pemerintah mau mendengar desakan tersebut?,” kata Usman, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (5/8/2026).

Usman menegaskan, jika pemerintah tidak boleh lagi menggunakan pendekatan statistik dalam merespons kasus keracunan dengan membandingkannya dengan jumlah total penerima manfaat seperti yang diklaim Presiden.

“Ini adalah pola pikir yang keliru karena setiap anak harus mendapatkan jaminan hak atas kesehatan,” ucap Usman.

Usman menilai, program ini sangat ironis. Sebab, program yang digadang sebagai solusi gizi nasional untuk kesehatan berubah menjadi malapetaka bertubi-tubi dengan puluhan ribu siswa menjadi korban keracunan.

Bahkan, yang terjadi di distrik Depapre, Jayapura mengakibatkan fasilitas kesehatan kewalahan.

Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat sebanyak lebih dari 37 ribu anak sekolah menjadi korban keracunan MBG sejak program tersebut dimulai di pada Januari 2025 hingga Mei 2026.

Sebanyak 9.000 dari angka tersebut tercatat terjadi pada bulan Januari hingga Mei tahun ini. Tidak ada investigasi menyeluruh dan proses hukum terhadap kasus-kasus keracunan massal akibat MBG yang terus terjadi di Indonesia.

Baca Juga: Diusulkan Jadi Nobel Perdamaian, Makalah MBG yang Cantumkan Nama Prabowo Kini Diinvestigasi

Lebih menyedihkan lagi, insiden di Depapre ini menyusul keracunan serupa dalam sepekan terakhir, seperti di sebuah Sekolah Menengah Atas Negeri di Jayapura pada 28 Juli lalu dan di sebuah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Semarang pada 31 Juli lalu.

“Rentetan kejadian ini bukan sekadar kelalaian kasuistis, melainkan kegagalan sistemik negara melidungi siswa sekolah. Masyarakat sudah lama mempermasalahkan MBG,” ungkapnya.

Usman mengatakan, pada Juni lalu, Komnas HAM juga menemukan indikasi pelanggaran HAM dalam MBG, di antaranya pelanggaran Hak atas Kesehatan, Hak Anak, dan Hak atas Pangan. Alih-alih memberikan nutrisi, program ini justru mengancam nyawa anak-anak dan para guru.

Tata kelola MBG, lanjut Usman, juga dinilai bermasalah. Hal ini terbukti dari fakta dalam sidang Mahkamah Konstitusi Juli lalu, yang menyebut penggunaan anggaran pendidikan demi MBG telah menyalahi Konstitusi.

Mengorbankan anggaran pendidikan demi MBG yang bermasalah dengan standar keselamatan adalah pengabaian negara atas hak warga.

Sebabnya, negara tidak boleh abai dan menutup mata. Harus ada investigasi menyeluruh atas seluruh rantai pasok MBG, baik di Jayapura, Semarang, maupun di wilayah-wilayah lainnya.