Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi mengatakan meski pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan penjelasan soal program pengampunan pajak atau tax amnesty, namun masih banyak masyarakat yang belum paham terkait program tersebut.
Hingga saat ini sekitar 7.568 masyarakat masih saja menanyakan apa itu tax amnesty, dan harta apa saja yang seharusnya dilaporkan dalam program tersebut.
"Lebih banyak menanyakan soal hartanya sih. Hartanya itu berupa apa yang akan diamnestykan itu. Terus prosedurnya seperti apa," kata Ken saat menggelar konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (6/9/2016).
Selain itu, ada juga yang bertanya soal jika WP mendapatkan harta warisan itu harus bagaimana jika mengikuti program ini.
"Ini kan penjelasannya sudah kami keluarkan dalam Peraturan Pajak No 11 tahun 2016. Saya pikir ini sudah mewakili. Tapi kami akan terus sosialisasikan ini ke masyarakat," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP Murah Terbaru 2026 untuk Anak Sekolah: Baterai 7000 mAh hingga Koneksi 5G
- 3 Rekomendasi Bedak Padat di Indomaret untuk Makeup Halus dan Tahan Lama
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- Keunggulan Pompa Air Shimizu PL-138 BIT, Solusi Air Jernih Anti Karat
Pilihan
-
Sejarah! Timnas Voli Indonesia Kalahkan Korsel dan Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026
-
Bumi Berguncang! Gempa 6,2 M Hantam Afghanistan, Getaran Terasa Hingga India
-
Perang Meletus Lagi! Iran Hantam Basis AS di Teluk, Gencatan Senjata Runtuh
-
Pelatih Timnas Iran Desak Infantino Tegas Terhadap AS: Perlakuan Mereka Buruk!
-
Korban Meninggal Latsarmil SPPI Bertambah Menjadi 5 Orang, Ini Penjelasan Kemhan
Terkini
-
Konflik AS-Iran Meletus Lagi, Harga Minyak Dunia Kembali Naik
-
Prediksi Harga Emas Pekan Ini, Perang AS-Iran Bisa Picu Penguatan?
-
Susah Cari Beras? Ini Penyebab Rak Retail Modern Mulai Kosong
-
Dirut Bulog Hadiri Pengukuhan Profesor Kehormatan Anggota VII BPK RI
-
Buruh Kena Pajak Dobel, Said Iqbal Usul 'Potongan' Pencairan JHT Dihapus
-
Heboh Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris, Ini Daftar Pemegang Saham Krakatau Posco
-
Daftar 24 Wamen Rangkap Jabatan di BUMN, Viral Sorotan 'Orang Dekat' Jadi Komisaris
-
Kabar 60.000 Calon Mahasiswa Mundur, Imbas Biaya Kuliah Mahal?
-
Harga Beras Makin Mahal, Program SPHP Pemerintah Tidak Efektif?
-
Krakatau Posco Milik Siapa, Apakah BUMN? Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris