Suara.com - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membantah penerapan integrasi sistem transaksi Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta atau Jakarta Outer Ring Road atau JORR adalah cara peningkatan pendapatan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).
“Ada yang berpendapat bahwa ini adalah kamuflase meningkatkan pendapatan. Sama sekali tidak," kata Direktur Jenderal Bina Marga, Arie Setiadi Moerwanto di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Kamis (21/6/2018).
Arie menjelaskan, rencana kebijakan intergrasi tarif toll jorr ini bertujuan untuk menyesuaikan tarif rata-rata dan memfungsikan tol sebagai jalan bebas hambatan jarak jauh, khususnya bagi angkutan logistik.
“Kalau kami hitung, ada 61 persen yang akan membayar lebih murah. Sementara 38 persen lebih mahal, dan ada 1 persen yang sama (perhitungan ongkos tarifnya)," ujarnya.
Dia melanjutkan, kebijakan ini akan diterapkan secepatnya setelah masyarakat dapat memahami aturan ini dengan baik.
"Secepatnya, karena angkutan logistik sudah menunggu dan yang ditangkap di lapangan bahwa kebijakan ini belum dimengerti secara cukup profesional," kata Arie.
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 Sepatu New Balance Tanpa Tali, Bantalan Nyaman untuk Jalan Kaki Jauh
- Warga Kayumanis Bogor Tolak PSEL
- 5 Sepatu Adidas Tanpa Tali yang Serbaguna, Anti Pegal Dipakai Jalan Seharian
- Deretan Tokoh Top Bakal Turun Gunung ke UGM Besok, Bahas Nasib Bangsa Lewat Konferensi Republik
- 5 HP Baru 2026 Memori Besar dan Baterai Badak untuk Multitasking, Harga Rp2 Jutaan
Pilihan
-
Drama Final Liga Champions: Sakitnya Arsenal, PSG Back to Back Juara
-
Kesehatan Donald Trump Bermasalah? Gedung Putih Dituding Tutupi Hasil Medical Check-up
-
Kebakaran RSUD Syekh Yusuf Gowa, Begini Kondisi Terkini Pasien
-
Israel Bombardir Lebanon, 74 Warga Jadi Korban Satu Keluarga Tewas Saat Kabur
-
AS-Iran Kembali Sepakati Gencatan Senjata, Harga Minyak Stabil di USD 90
Terkini
-
Bisakah Membatalkan Transaksi PayLater Kredivo yang Sudah Telanjur?
-
Dolar 'Cekik' UMKM: Harga Kedelai Tembus Rp545 Ribu, Perajin Tahu Tempe Terpaksa 'Sunat' Ukuran
-
Putra SBY Jadi Bos Komite Kereta Cepat, Purbaya, Rosan hingga Nusron Wahid Jadi Anak Buah
-
Influencer hingga Selebgram Tak Bisa Lagi Nikmati Pajak UMKM 0,5%
-
Aturan Pajak Purbaya Makin Ketat, PP Baru Siap Kuras Kantong UMKM Beromzet Miliaran
-
Tok! Pemerintah Coret Influencer dan Selebgram dari Daftar PPh Final UMKM 0,5 Persen
-
Rupiah Terus Terpuruk, Djarot PDIP: Rakyat Desa Tak Pakai Dolar tapi Harga Sembako Melambung Tinggi!
-
BTN Kucurkan Kredit Rp1,5 Triliun ke Pindad, Sokong Produksi Maung MV3 Hingga Amunisi
-
Rupiah Sekarat Menuju Rp18.000: Kebijakan BI Dinilai Terlambat Jinakkan Bom Waktu Fiskal dan Global
-
Sindir Jakarta Sibuk Urus IHSG, Andi Widjajanto: Di Jogja Kami Mikir Republik!