Suara.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti hari ini melakukan pertemuan dengan para pelaku usaha asal Jepang di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Selasa (29/1/2019).
Dalam pertemuan tersebut, Susi meminta kepada pemerintah Jepang untuk menurunkan bahkan menghapuskan tarif bea masuk produk perikanan Indonesia ke Jepang. Sebab menurut Susi, selama ini Indonesia masih dikenakan tarif bea masuk sebesar 7 persen oleh Jepang.
"Itu bukan hanya untuk pelaku bisnis asal Indonesia saja tapi untuk pelaku bisnis Jepang. Harapannya dari 7 persen itu bisa jadi nol persen," ujar Susi.
Meski nantinya tarif masuk produk perikanan Indonesia bisa mencapai nol persen, Susi menegaskan tidak mau membarter pembebasan tarif itu dengan kebijakan perikanan berkelanjutan yang tengah dicanangkan Indonesia. Susi berharap penghapusan tarif diberikan tanpa syarat.
"Nggak ada barter, kami minta tarif nol tanpa syarat. Saya tidak ingin membarter pembebasan tarif dengan kebijakan sustainabitlity yang tengah kami lakukan. Intinya kami mau mengembangkan lebih banyak potensi bisnis Indonesia dan Jepang," imbuh Susi.
Berita Terkait
Terpopuler
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Punya Kekayaan Rp76 M, Ini Pekerjaan Ade Kuswara Sebelum Jabat Bupati Bekasi
-
DPR Sebut Revisi UU P2SK Bisa Lindungi Nasabah Kripto
-
Hotel Amankila Bali Mendadak Viral Usai Diduga Muncul di Epstein Files
-
Ekspansi Agresif PIK2, Ada 'Aksi Strategis' saat PANI Caplok Saham CBDK
-
Tak Ada Jeda Waktu, Pembatasan Truk di Tol Berlaku Non-stop Hingga 4 Januari
-
Akses Terputus, Ribuan Liter BBM Tiba di Takengon Aceh Lewat Udara dan Darat
-
Kepemilikan NPWP Jadi Syarat Mutlak Koperasi Jika Ingin Naik Kelas
-
Kemenkeu Salurkan Rp 268 Miliar ke Korban Bencana Sumatra
-
APVI Ingatkan Risiko Ekonomi dan Produk Ilegal dari Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok
-
Kapasitas PLTP Wayang Windu Bakal Ditingkatkan Jadi 230,5 MW