Suara.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan proses penggabungan perusahaan BUMN sektor infrastruktur atau holding infrastruktur akan selesai dalam waktu dekat. Sementara untuk holding BUMN lain masih dalam tahap proses.
"Dalam proses, semua holding yang infrastruktur insya Allah dalam waktu dekat sudah selesai," ujar Rini usai menghadiri acara halalbihalal di Gedung Sinergi 8, Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2019).
Untuk diketahui, Kementerian BUMN tengah mempercepat holding BUMN pada sektor infrastruktur. Hingga akhir tahun 2018, pihaknya tengah menunggu Peraturan Pemerintah (PP) terkait holding infrastruktur yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.
Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN Hambra Samal mengatakan, pihaknya sedang berusaha agar PP holding infrastruktur segera ditandatangani Presiden Jokowi.
Adapun, holding BUMN infrastruktur terdiri dari PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Yodya Karya (Persero), dan PT Indra Karya (Persero).
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Babak Baru Industri Kripto, DPR Ungkap Revisi UU P2SK Tegaskan Kewenangan OJK
-
Punya Kekayaan Rp76 M, Ini Pekerjaan Ade Kuswara Sebelum Jabat Bupati Bekasi
-
DPR Sebut Revisi UU P2SK Bisa Lindungi Nasabah Kripto
-
Hotel Amankila Bali Mendadak Viral Usai Diduga Muncul di Epstein Files
-
Ekspansi Agresif PIK2, Ada 'Aksi Strategis' saat PANI Caplok Saham CBDK
-
Tak Ada Jeda Waktu, Pembatasan Truk di Tol Berlaku Non-stop Hingga 4 Januari
-
Akses Terputus, Ribuan Liter BBM Tiba di Takengon Aceh Lewat Udara dan Darat
-
Kepemilikan NPWP Jadi Syarat Mutlak Koperasi Jika Ingin Naik Kelas
-
Kemenkeu Salurkan Rp 268 Miliar ke Korban Bencana Sumatra
-
APVI Ingatkan Risiko Ekonomi dan Produk Ilegal dari Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok