Menhub Harap Stakeholders Pelabuhan Bantu Pemulihan Ekonomi Nasional

Suara.com - Kondisi perekonomian nasional saat ini mengalami tekanan yang luas biasa. Sbagai pintu gerbang di negara kepulauan, pelabuhan memiliki peranan yang sangat penting. Untuk ini para pelaku di bidang kepelabuhanan diharapkan dapat membantu pemulihan ekonomi nasional.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Webinar Nasional dengan tema Peran Pelabuhan Sebagai Katalisator Pemulihan Perekonomian Setelah Pandemi Covid 19 yang juga HUT ke 6 Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI), Sabtu (20/2).

"Pelabuhan menjadi pengerak perekonomian nasional, karena sebagai titik simpul jaringan tranportasi laut dan sebagai pintu gerbang perdagangan. Kami berharap agar ABUPI membantu pemerintah di sektor maritim dengan meningkatkan fasilitas dan pelayanannya sehingga tercipta layanan yang berdaya saing tinggi dan pada akhirnya dapat meningkatan perekonomian nasional," kata Budi.

Diakuinya, di tahun 2020 di tengah kondisi pandemi Covid-19, kinerja pelabuhan terkena dampak yang cukup tajam. Namun demikian, pemerintah terus berupaya memastikan kegiatan pelabuhan tidak terganggu untuk mendukung pergerakan perekonomian.

Oleh karena itu, dirinya mengajak semua stakeholder terkait di sektor maritim untuk tetap optimis dengan melakukan kolaborasi guna mempercepat pemulihan perekonomian nasional.

Budi juga mengajak pihak terkait dan stakeholder pelabuhan untuk bangkit bersama mengejar mimpi memiliki pelabuhan yang berdaya saing bisa terwujud. Hal ini mengingatkan 66% wilayah RI adalah Laut. Oleh karenanya, Pelabuhan memegang peran peting untuk menumbuhkan perekonomian nasional.

“Meski sekarang ini kita masih menghadapi Pandemi Covid 19, namun kita harus tetap optimistis dan mesti ada kolaborasi berbagai kepentingan untuk mewujudkan layanan pelabuhan yang efektif dan transparan guna percepatan perekonomian nasional. Oleh sebab itu, kehadiran asosiasi seperti ABUPI cukup penting untuk memberikan pandangan dan masukan ke pemerintah,” katanya.

Disisi lain, lanjut Budi menegaskan semua pihak harus menjamin pelabuhan yang aman dan efisien, namun anggota ABUPI juga diharapkan dapat meningkatkan terus kompetensinya dalam meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional.

Sementara itu, Ketua Umum ABUPI, Aulia Febrial Fatwa dalam sambutannya menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi pandemi Covid-19 yang berdampak serius terhadap kinerja pelabuhan di Indonesia. Memasuki masa pemulihan ekonomi di tahun 2021, sangat tidak mudah dan sangat berat. Karena itu, diperlukan upaya lebih keras.

Baca Juga: DUAAR!! Kapal KM Kartika Jaya Disambar Petir, Api Berkobar

"Upaya pemulihan perekonomian akan melalui proses yang panjang dalam pemulihan kehidupan masyarakat, peran pelabuhan menjadi sangat penting dan diperlukan adanya sinergitas diantara pemangku kepentingan, Kepelabuhanan, Pelayaran, Logistik, dan Pemerintah untuk memastikan operasional pelabuhan tidak terganggu, agar alur perdagangan berjalan lancar tetap dapat melayani di masa pandemi Covid 19 mengingat sebagian besar barang diangkut melalui jalur laut," katanya.

Febri juga mengaskan kalau ABUPI mendukung program-program pemerintah di sektor maritim untuk memulihkan danmeningkatkan perekonomian nasional. Dan dirinya berharap program vaksinasi bisa menjangkau seluruh masyarakat, sehingga penyebaran Covid-19 bisa berhenti dan perekonomian nasional dapat bangkit lagi.

Kejayaan Maritim

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pembina ABUPI, Carmelita Hartoto menjelaskan Presiden Joko Widodo, sejak awal pemerintahannya memiliki cita-cita besar mengembalikan kejayaan maritim kita. Perhatiannya terhadap sektor maritim dan logistik sangat tinggi.

Kebijakan beliau bersama jajarannya terhadap sektor maritim ini sekaligus menunjukkan arah yang positif dalam mengoptimalkan potensi maritim Tanah Air.

"Studi Organisation for Economic Cooperation and Development/ OECD menekankan bahwa peranan pelabuhan cukup besar bagi ekonomi nasional. Pembangunan fasilitas infrastruktur pelabuhan akan berdampak pada penurunan biaya logistik. Dampak lanjutan dari bertambahnya fasilitas infrastruktur pelabuhan juga dapat meningkatkan PDB per kapita, dan penyerapan tenaga kerja," katanya.

Carmelita juga menegaskan bahwa pihaknya menyambut baik keberadaan Pelabuhan Patimban yang baru saja beroperasi. Untuk ini pihaknya menaruh banyak harapan di sana.

Ia juga berharap agar Patimban bisa dioperasikan dengan cara lebih modern dan efisien dengan berproduktivitas tinggi. Sehingga, nantinya patimban bisa menjadi barometer bagi pelabuhan lain untuk membangun daya saing.

"Presiden Jokowi juga telah mengeluarkan Inpres No.5 tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional (NLE). Melalui NLE ini, diharapkan biaya logistik kita akan turun menjadi 17 persen.Penurunan biaya logistik yang disasar, utamanya berasal dari efisiensi transportasi dan trucking, yang kontribusinya 10 persen dari biaya logistik kita. Kami akan terus mendorong aspek transparansi, dengan mengembangkan sistem booking online di angkutan kontainer. Pengguna jasa bisa dapat informasi harga, jadwal layanan, dan ruang muat kapal secara transparan," tutupnya.