Suara.com - Pakar menilai, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) perlu terlibat dalam penerapan protokol kesehatan di kawasan wisata bahari yang sering dikunjungi masyarakat selama PPKM.
"Selazimnya KKP terlibat dalam sosialisasi pencegahan dan penerapan prokes di kawasan wisata bahari," kata Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim, Selasa (14/9/2021).
Ia menambahkan, saat ini masyarakat sebenarnya sudah mulai menyadari pentingnya prokes. Namun, masih tetap butuh kerja sama antara pengunjung dan pengelola.
Terkait dengan kebijakan agar anak di bawah usia 12 tahun tidak memasuki kawasan wisata, menurutnya, alasan kebijakan ini karena vaksinasi tidak menjamin bebas virus, tapi kebijakan seperti itu perlu dilakukan uji coba terlebih dahulu.
"Pendek kata, tingkat kepercayaan diri masyarakat perlu dibangun kembali untuk hidup berdampingan dengan virus dan taat prokes," katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa program terkait prokes di kawasan wisata bahari tidak boleh ditunda dengan dalih menunggu anggaran karena sudah menjadi kewajiban yang melekat.
Untuk diketahui, Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan pemerintah daerah untuk mengawasi dan menindak pengabaian penerapan PPKM menyusul kasus Pantai Pangandaran, Jawa Barat, yang pekan lalu dijejali banyak pengunjung.
Luhut dalam konferensi pers daring di Jakarta, Senin (13/9), mengatakan Pantai Pangandaran dipenuhi oleh pengunjung dari Bandung Raya, Tasikmalaya, dan Jabodetabek sehingga berpotensi untuk terjadi penyebaran kasus impor bagi daerah tersebut.
"Hal tersebut diperparah karena lemahnya protokol kesehatan yang diterapkan. Prokes masih banyak dilanggar. Dan Tingkat okupansi hotel di kawasan wisata Pangandaran mendekati penuh," katanya, dikutip dari Antara.
Baca Juga: PPKM Diperpanjang, Luhut: Kalau Dilepas Khawatir ada Gelombang Berikutnya
Luhut menuturkan, hal itu berlawanan dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur terkait kapasitas hotel yang diperbolehkan.
Berita Terkait
-
PPKM di Jogja Sudah Bisa Turun ke Level 2, Wawali Pilih Capai 80 Persen Vaksin Dulu
-
Tak Terima Disebut PPKM Level 4, Bupati Brebes: Kita Tetap di Level 3
-
Bioskop di Mal Boleh Buka, APPBI: Kunjungan Bergerak Naik Bertahap dan Cenderung Lambat
-
PPKM Level 4 di Banda Aceh Diperpanjang, Anak-anak Dilarang Masuk Mal
-
Duh! Brebes Masuk PPKM Level 4, Ganjar : Mungkin Memang Tidak Disiplin
Terpopuler
- 3 Sepatu New Balance Tanpa Tali, Bantalan Nyaman untuk Jalan Kaki Jauh
- Warga Kayumanis Bogor Tolak PSEL
- 5 Sepatu Adidas Tanpa Tali yang Serbaguna, Anti Pegal Dipakai Jalan Seharian
- 5 HP Baru 2026 Memori Besar dan Baterai Badak untuk Multitasking, Harga Rp2 Jutaan
- 5 Moisturizer Mengandung SPF untuk Pagi Hari, Melembapkan dan Mencerahkan Kulit
Pilihan
-
Kesehatan Donald Trump Bermasalah? Gedung Putih Dituding Tutupi Hasil Medical Check-up
-
Kebakaran RSUD Syekh Yusuf Gowa, Begini Kondisi Terkini Pasien
-
Israel Bombardir Lebanon, 74 Warga Jadi Korban Satu Keluarga Tewas Saat Kabur
-
AS-Iran Kembali Sepakati Gencatan Senjata, Harga Minyak Stabil di USD 90
-
Skandal! Jaksa AS Selidiki FIFA, Penjualan Tiket Piala Dunia 2026 Diduga Bermasalah
Terkini
-
Putra SBY Jadi Bos Komite Kereta Cepat, Purbaya, Rosan hingga Nusron Wahid Jadi Anak Buah
-
Influencer hingga Selebgram Tak Bisa Lagi Nikmati Pajak UMKM 0,5%
-
Aturan Pajak Purbaya Makin Ketat, PP Baru Siap Kuras Kantong UMKM Beromzet Miliaran
-
Tok! Pemerintah Coret Influencer dan Selebgram dari Daftar PPh Final UMKM 0,5 Persen
-
Rupiah Terus Terpuruk, Djarot PDIP: Rakyat Desa Tak Pakai Dolar tapi Harga Sembako Melambung Tinggi!
-
BTN Kucurkan Kredit Rp1,5 Triliun ke Pindad, Sokong Produksi Maung MV3 Hingga Amunisi
-
Rupiah Sekarat Menuju Rp18.000: Kebijakan BI Dinilai Terlambat Jinakkan Bom Waktu Fiskal dan Global
-
Sindir Jakarta Sibuk Urus IHSG, Andi Widjajanto: Di Jogja Kami Mikir Republik!
-
Harga Kakao Melonjak Tajam Efek Selat Hormuz Ditutup, Kemendag Rilis Patokan Baru
-
IHSG Loyo, Investor Asing Kabur Massal Rp53 Triliun dari Bursa Saham