Presiden Jokowi Minta Harga Jagung Turun, Peternak Kirim Surat Kementerian

Suara.com - Kementerian hingga lembaga terkait diharap mampu mengawal arahan Presiden Jokowi yang meminta harga jagung diturunkan guna meringankan beban peternak dalam menekan biaya pakan.

Ketua Umum DPP Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (Pinsar) Indonesia Singgih Januratmoko mengatakan, imbauan Presiden Jokowi kepada kementerian terkait merupakan angin segar bagi peternak mandiri karena dalam tiga tahun terakhir industri peternakan terus kesulitan.

“Mulai dari harga jagung yang mahal, yang membuat biaya pakan naik, bibit ayam (DOC) yang mahal, dan harga ayam yang anjlok membuat peternak merugi,” kata dia.

Sebelumnya, pihaknya juga sudah mengirim surat ke Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian agar turut mengawal imbauan Presiden Jokowi supaya harga jagung segera turun.

Ia menyebut, harga jagung di tingkat peternak mencapai Rp6.000 per kg yang mengakibatkan biaya produksi naik. Sementara harga telur dan daging di pasaran cenderung turun.

Ia juga mengklaim, Presiden juga menyetujui impor jagung untuk menstabilkan harga jagung yang mahal. Oleh karena itu pemerintah berencana untuk menggunakan skema Cadangan Stabilisasi Harga Pangan (CSHP), sebesar 30.000 ton sampai dengan Desember 2021 untuk membantu peternak mandiri UMKM.

Ditambah lagi, Presiden Jokowi juga menyetujui adanya Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) sebagaimana beras untuk menjaga kestabilan harga di pasaran.

“Oleh karena itu kami memohon Kemenko Perekonomian mengawal imbauan Presiden Jokowi tersebut,” katanya.

DPP Pinsar juga meminta pemerintah untuk menyelamatkan para peternak ayam petelur dan pedaging dengan cara memasukkan ayam dan telur ke dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial. “Dengan demikian telur dan daging ayam terserap dan peternak rakyat tidak merugi, alhamdulillah Presiden Jokowi juga menyetujui usulan tersebut,” kata Singgih.

Baca Juga: Presiden Jokowi Hingga Anies Baswedan Divonis Melawan Hukum Timbulkan Polusi Udara

Presiden Jokowi juga menyetujui agar terdapat segmentasi pasar untuk melindungi peternak rakyat. Dengan cara perusahaan konglomerasi menjual dalam bentuk ayam tanpa bulu.

“Produk mereka harus dijual dalam bentuk ayam tanpa bulu, ayam beku atau produk makanan jadi. Dengan pembagian pasar tersebut, tidak terjadi yang kuat memangsa yang lemah,” katanya, dikutip dari Antara.

Dia mengatakan selama ini para peternak mandiri harus berhadapan langsung dengan ayam-ayam hidup dari perusahaan integrator raksasa.

Dengan modal yang besar, perusahaan unggas raksasa yang sudah terintegrasi dari hulu ke hilir dinilai dapat memenangi persaingan di pasaran karena biaya produksi yang efisien.

Sementara peternak mandiri, memiliki ketergantungan pakan dan DOC yang tinggi terhadap integrator yang menyebabkan tidak bisa berproduksi secara efisien.

“Integrator dari penjualan DOC dan pakan kepada peternak sudah memiliki laba, jadi meskipun harga ayam atau telur di pasar rendah mereka tidak rugi. Sementara peternak mandiri, begitu harga ayam jatuh mereka bangkrut,” kata Singgih.