Suara.com - Perusahaan telekomunikasi dan media dari Jepang, SoftBank Group mengumumkan pihaknya tidak lagi berinvestasi di proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada Jumat (11/3/2022). Namun, di lain sisi, SoftBank tetap berkomitmen untuk berinvestasi di sektor lain seperti bidang startup di Indonesia.
“Kami tidak lagi berinvestasi pada proyek ini (IKN Nusantara), tapi kami tetap melanjutkan investasi di Indoensia melalui perusahaan portofolion kami, SoftBank Vision Fund,” ujar pernyataan SoftBank.
Menanggapi hal ini, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu menyindir bahwa pemerintah Indonesia secara gamblang termakan janji surga yang diberikan para investor asing tersebut.
"Investor-investor yang menjanjikan untuk masuk sepertinya hanya memberikan janji-janji surga saja," kata Said Didu dikutip dari akun Twitter miliknya, Minggu (13/3/2022).
Said Sidu mengatakan dirinya adalah orang yang paling tidak setuju, jika sejumlah fasilitas umum yang akan dibangun di IKN dibiayai oleh pihak swasta ataupun investor asing.
"Yang bisa terjadi nanti adalah pemerintah bisa menyewa gedung-gedung yang ada di Ibu Kota Negara ini kepada pihak swasta atau asing," katanya.
Sementara itu, kata dia gedung-gedung yang di Jakarta akan dijual oleh pemerintah kepada pihak swasta. Dengan arti kata lain pemerintah menjual Ibu Kota Negara kepada pihak swasta.
"Ibu kota negara di jual kepada swasta dan kita pindah ke Ibu kota negara baru menyewa miliki-milik swasta. Itu saya pikir tidak boleh terjadi," katanya.
Said Didu pun meminta bahwa seluruh fasilitas umum yang ada di IKN haruslah sepenuhnya dibiayai oleh APBN jangan sampai dibiayai pihak swasta.
Baca Juga: Usai Dilantik, Jokowi Ajak Bambang-Dhony Terbang ke Titik Nol IKN di Sepaku Penajam Paser Utara
"Masalahnya APBN kita tidaklah longgar untuk membiayai pembangunan IKN secepat ini," ucapnya.
Mundur dari Proyek IKN
SoftBank Group mengonfirmasi bahwa mereka tidak berinvestasi dalam proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan.
Hal ini berbanding terbalik dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang mengatakan Softbank akan berinvestasi sebesar USD100 miliar di proyek IKN.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan mundurnya group raksasa asal Jepang tersebut dikarenakan memiliki masalah keuangan internal, khususnya pada masa pandemi.
"Mundurnya Softbank memberi sinyal kepada investor dibalik Softbank bahwa strategi perusahaan akan lebih fokus pada pendanaan startup digital, bukan proyek pemerintahan," kata Bhima kepada suara.com, Minggu (13/1/2022).
Berita Terkait
-
Usai Dilantik, Jokowi Ajak Bambang-Dhony Terbang ke Titik Nol IKN di Sepaku Penajam Paser Utara
-
Luhut Sebut Jokowi Tambah 3 Tahun Lagi, Said Didu: Utang Bisa Rp 20 Ribu Triliun, Rakyat Makin Terpecah Belah
-
Softbank Mundur Investasi Rp 1.400 Triliun Di Proyek IKN, Pembangunan Ibu Kota Baru Bisa Gagal?
-
Jokowi Berkemah di IKN Senin Depan, Gubernur se-Indonesia Diperintahkan Bawa Air dan Tanah
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- 5 HP Murah 5G di Bawah Rp2 Juta, Koneksi Kencang untuk Multitasking
Pilihan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
Terkini
-
BRI Buka Layanan Money Changer, Tukar Riyal Jadi Lebih Praktis untuk Jamaah Haji
-
Purbaya Turun Tangan Atasi Proyek KEK Galang Batang, Investasi Rp 120 T Terancam Batal
-
Pengusaha Konstruksi Ngeluh Beban Operasional Naik 8% Gegara Harga BBM dan Material
-
Gelar RUPST, BRI Setujui Dividen Tunai Rp52,1 Triliun dan Perkuat Fundamental Kinerja
-
Menteri Dody Santai Anggaran PU Dipotong, Infrastruktur Tetap Jalan
-
Telah Kucurkan Rp 530 Triliun, Ini Strategi BTN Genjot Penyaluran KPR
-
Kejati Geledah Kantor Kementerian PU, Menteri Dody: 16 Item Disita, Termasuk PC dan Dokumen Audit
-
Pemerintah Sebut Nasib 2 Kapal Tanker Pertamina di Selat Hormuz Belum Jelas
-
Pasar Saham RI Bergairah, IHSG Naik 2% Lebih ke Level 7.458
-
Pemerintah Indonesia dan Rusia Perkuat Kerja Sama Ekonomi dan Investasi