Suara.com - Indonesia didorong untuk segera meningkatkan penerapan formulasi penyusunan kebijakan berbasis riset dan sains (science). Upaya ini diyakini akan menarik investasi jangka panjang dan berkelanjutan, serta perlu menjadi perhatian besar bertepatan dengan momen presidensi G20 dan B20 pada tahun 2022.
“Riset itu sangat penting sekali. Sebagai sebuah negara, indeks hasil riset Indonesia justru termasuk rendah. Produk-produk riset kita masih sangat rendah. Ini jadi tantangan kita semua,” ungkap Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sugeng Suparwoto ditulis Senin (25/4/2022).
Data Kementerian Riset dan Teknologi mencatat pada tahun 2020, berdasarkan catatan empat tahun terakhir, total publikasi riset Indonesia sebanyak 161.928. Masih tertinggal dibandingkan Malaysia yang memeroduksi 173.471 publikasi riset pada kurun waktu yang sama.
Padahal, kata Sugeng, riset dibutuhkan dalam banyak hal termasuk salah satunya regulasi dan kebijakan. Tujuannya supaya bisa mendongkrak lebih banyak investasi yang mengandung pengetahuan baru dan penerapan teknologi.
“Jadi idealnya kita tawarkan kepada investor-investor internasional berdasarkan data hasil riset. Riset kan bukan hanya sekadar perpustakaan tapi bisa juga dalam bentuk eksplorasi, itu kan sama saja ekonomi berbasis riset, untuk mendapatkan kepastian, perihal cadangan, skala ekonominya,” ujar politisi asal Partai NasDem ini.
Indonesia berpotensi besar menerima banyak manfaat dari penerapan kebijakan berbasis riset dan sains, antara lain terwujudnya ekosistem ekonomi yang lebih bersifat jangka panjang. Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2021 menekankan pentingnya hal tersebut, bahwa investasi saja tanpa adanya inovasi yang berbasis riset dan sains akan riskan. Akan ada persoalan kesinambungan dan bahkan yang lebih serius adalah masuk ke dalam perangkap pendapatan menengah.
Atas dasar itu, penting bagi Indonesia memperkuat kebijakan berbasis riset dan sains. Terlebih hasilnya sudah terlihat. Tercermin dari beberapa investasi baik yang sudah terealisasi maupun masih berupa komitmen yang sudah terjadi dimana keputusan investasinya berbasis riset dan sains.
Di industri tembakau, misalnya, lahir pengembangan inovasi dan teknologi berupa produk tembakau alternatif yang bisa membantu perokok beralih kepada produk yang lebih rendah risiko. Berbasis riset dan sains, inovasi ini membuahkan investasi.
Philip Morris International melalui afiliasinya yaitu PT HM Sampoerna Tbk pada akhir tahun 2021 mengumumkan investasi sebesar USD166,1 juta atau setara sekitar Rp 2,3 triliun untuk membangun fasilitas produksi untuk produk tembakau yang dipanaskan.
Baca Juga: Ternyata Anak Muda yang Melek Keuangan Digital Baru Secuil
Hal serupa juga diumumkan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan KADIN Indonesia Bambang Soesatyo (Bamsoet) bahwa JTA International Holding, perusahaan investasi berbasis di Qatar mengumumkan investasi di industri smelter nikel di Indonesia pada Rabu (20/04).
Landasannya adalah data riset US Geological Survey yang memproyeksikan cadangan nikel Indonesia mencapai 21 juta metrik ton, atau sekitar 40% nikel dunia ada di Indonesia.
Dengan hadirnya investasi tersebut dan didukung data riset yang relevan, kata Bamsoet yang juga ketua MPR ini mengatakan, sejalan dengan tekad Indonesia yang ingin menjadi pemain utama dalam ekosistem produsen baterai di dunia.
Negara ini sudah mendirikan Indonesia Battery Corporation (IBC), sebuah holding yang dibentuk oleh empat BUMN yaitu PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), PT Aneka Tambang Tbk (Antam) PT Pertamina, dan PT PLN.
Pemerintah sebenarnya sudah menyadari pentingnya inovasi dan pengembangan teknologi berbasis riset untuk smelter nikel karena berkaitan dengan lingkungan dan kesinambungan bisnis. Atas dasar itu pada pertengahan 2021 Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi melaporkan hasil audit teknologi yang dilakukan terhadap metode Step Temperature Acid Leach (STAL) untuk proses pelindian.
Hasilnya, metode ini ini mampu me-recovery nikel mulai 89% hingga 91% dan kobalt sebesar 90% hingga 94%. Metode tersebut dinyatakan mampu memberikan nilai tambah komoditas nikel ketika diterapkan dalam smelter skala kecil atau modular.
Berita Terkait
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 HP Samsung 5G Termurah 2026, Fitur Lengkap dan Performa Stabil untuk Jangka Panjang
- Golkar Sulsel Memanas, Ini Alasan Pendukung Appi Alihkan Dukungan ke IAS
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Petinggi FPI Novel Bamukmin Ditunjuk Jadi Komisaris Hotel Indonesia Natour
-
Komisi Ojol 8 Persen Bikin Prospek GOTO Suram, Target Harga Saham Dipangkas
-
Isu BEI Bakal Rombak Total Aturan FCA, 3 Kriteria Ini Bakal Dihapus!
-
"Ini Bukan Keputusan yang Mudah" Akankah Tokopedia Bakal Senasib dengan Bukalapak?
-
IHSG Terbang ke Level 5.886 di Sesi I, BBCA dan ISAT Pendorongnya
-
Di Balik Mundurnya Dirut Pos Indonesia, Danantara Ungkap Dugaan Penyimpangan Keuangan
-
Pasokan Minyak Global Kembali Melimpah, Kapan Harga BBM Turun?
-
2 Kategori Penjual Shopee yang Bakal Kena Pajak 0,5% Mulai Agustus 2026
-
Pegadaian dan Universitas Andalas Bersinergi Kembangkan Riset Mitigasi Gempa dan Tsunami
-
Cardano Melonjak Hampir 6%, CFX10 Perpanjang Reli Pasar Kripto RI