Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa dalam proses transisi energi yang kompleks di tengah ketidakpastian global, terdapat peluang investasi baru, khususnya di sektor yang lebih hijau.
“Industri baterai kendaraan listrik, industri kendaraan listrik, industri panel surya, dan sebagainya, mereka pasti akan memiliki peluang untuk tumbuh lebih cepat,” ujar Sri Mulyani dalam acara bertajuk "Sustainable Finance for Climate Transition Roundtable" secara virtual, Kamis (14/7/2022).
Pemerintah Indonesia berkomitmen akan melakukan transisi menuju ekonomi hijau dengan prinsip adil dan terjangkau. Untuk itu, pemerintah telah menyiapkan road map, kebijakan, legislasi infrastruktur, serta menganalisis dan menangani pengelolaan rencana mitigasi dampak sosial.
Sri Mulyani menjelaskan untuk memitigasi dampak transisi menuju ekonomi hijau dalam jangka pendek, negara akan selalu hadir terutama untuk menciptakan stabilitas pelayanan publik dan harga di masyarakat.
“Negara mana pun, ekonomi apa pun, tidak peduli seberapa tinggi, sedang, atau rendah pendapatan, ketika menghadapi tekanan harga yang meningkat, itu tidak akan berkelanjutan. Jadi, pemerintah akan selalu memegang prinsip adil dan terjangkau,” katanya.
Penyesuaian harga energi, kata Sri Mulyani, akan dilakukan secara bertahap dan terukur agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Untuk itu, Menkeu mengatakan terdapat empat hal utama yang akan negara pastikan dari sisi permintaan.
Pertama, stabilitas ketersediaan layanan vital, seperti listrik. Kedua, stabilitas harga energi, pangan, dan transportasi umum. Ketiga, perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Dan yang keempat adalah penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
Di sisi lain, Menkeu mengingatkan transisi ekonomi hijau seharusnya tidak meningkatkan kemiskinan atau pengangguran. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi hijau akan dan harus menciptakan lapangan kerja baru dan lebih berkualitas.
“Transisi ekonomi hijau adalah untuk generasi masa depan dan juga harus memastikan perlindungan yang kuat untuk generasi saat ini, terutama bagi masyarakat miskin dan paling rentan,” pungkasnya.
Baca Juga: Mau Pensiunkan PLTU Batu Bara, Pemerintah Segera Resmikan Platform ETM
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
Terkini
-
Program AND untuk 71 SLB, Bantuan Telkom Dalam Memperkuat Akses Digitalisasi Pendidikan
-
Dari Anak Tukang Becak, KUR BRI Bantu Slamet Bangun Usaha Gilingan hingga Bisa Beli Tanah dan Mobil
-
OJK Turun Tangan: Klaim Asuransi Kesehatan Dipangkas Jadi 5 Persen, Ini Aturannya
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
-
Buat Tambahan Duit Perang, Putin Bakal Palak Pajak Buat Orang Kaya
-
Bank Mandiri Akan Salurkan Rp 55 Triliun Dana Pemerintah ke UMKM
-
Investasi Properti di Asia Pasifik Tumbuh, Negara-negara Ini Jadi Incaran
-
kumparan Green Initiative Conference 2025: Visi Ekonomi Hijau, Target Kemandirian Energi Indonesia
-
LHKPN Wali Kota Prabumulih Disorot, Tanah 1 Hektare Lebih Dihargai 40 Jutaan
-
Masyarakat Umum Boleh Ikut Serta, Pegadaian Media Awards Hadirkan Kategori Citizen Journalism