Suara.com - Masih rendahnya realisasi investasi swasta di proyek Ibu Kota Negara (IKN) menjadi pertanyaan apakah betul proyek ini tidak begitu menarik bagi kalangan konglomerat Tanah Air?
Menanggapi hal ini Direktur Eksekutif Lippo Group John Riady menilai bahwa IKN merupakan proyek jangka panjang, sehingga harus betul-betul dipikirkan. Tetapi kata dia Lippo sendiri berminat untuk menggarap proyek besutan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut.
“Pembangunan IKN berorientasi kepentingan jangka panjang. Saya pastikan Lippo Group akan berkontribusi dalam pembangunan IKN. Memang, ada banyak suara skeptis, tapi Lippo telah berkomitmen untuk berperan aktif dalam program jangka panjang ini,” kata John Riady dikutip Senin (3/7/2023).
Ia mengatakan, total anggaran untuk pemindahan Ibu Kota ke IKN adalah sebesar Rp 466 triliun, yang akan dipenuhi melalui APBN sebesar Rp 89,4 triliun, Rp 253,4 triliun dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), dan swasta sebesar Rp123,2 triliun.
Dikatakan dia, Lippo Group siap membangun infrastruktur pendidikan dan kesehatan di IKN. Alumnus Ilmu Politik dan Ekonomi, pada Georgetown University, Amerika Serikat (AS) menyatakan bahwa keputusan itu ditempuh Lippo Group menyusul konsistensi pemerintahan Presiden Jokowi dalam pengambilan keputusan, khususnya terkait momentum untuk mengeksekusi pembangunan IKN.
Dikatakan, mega proyek pembangunan IKN membutuhkan anggaran besar, namun kinerja perekonomian nasional sangat baik. John mengungkapkan bahwa pada tahun 2022, produk domestik bruto (PDB) per kapita secara nasional tumbuh sebesar US$ 4.783, inflasi per Mei 2023 terjaga di angka 4%, dan rasio utang luar negeri terhadap PDB juga stabil di kisaran 30,1% pada triwulan-I 2023.
“Pekerjaan IKN sudah dimulai. Ini pertanda baik. Apalagi pemerintah sedang membangun hunian Aparatur Sipil Negara dan Hankam. Kita bisa saksikan, ada 47 tower rumah susun yang dipersiapkan Kementerian PUPR,” jelas John.
Berdasarkan data Kementerian PUPR, kata John, realisasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur IKN adalah sebesar Rp24,16 triliun sejak 2020 hingga Maret 2023. Dan, sebanyak 76 paket pekerjaan infrastruktur yang disiapkan pemerintah senilai Rp 62,7 triliun untuk periode 2020-2024.
“Apa yang dikhawatirkan? Pemerintah juga menjamin kelanjutan proyek IKN. Bapak Presiden telah meneken Peraturan Pemerintah Nomor 6/2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang berlaku sejak Februari 2023. Mari kita dukung langkah strategis pemerintah,” tutup John.
Baca Juga: Makin Dipercaya, Netflix Komitmenkan Investasi 2,5 Miliar Dolar untuk Korea Selatan
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- Sulit Dibantah, Beredar Foto Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Liburan ke Eropa
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
-
Penuhi Syarat Jadi Raja, PB XIV Hangabehi Genap Salat Jumat 7 Kali di Masjid Agung
Terkini
-
Pemerintah Kucurkan Bantuan Bencana Sumatra: Korban Banjir Terima Rp8 Juta hingga Hunian Sementara
-
Apa Itu MADAS? Ormas Madura Viral Pasca Kasus Usir Lansia di Surabaya
-
Investasi Semakin Mudah, BRI Hadirkan Fitur Reksa Dana di Super Apps BRImo
-
IPO SUPA Sukses Besar, Grup Emtek Mau Apa Lagi?
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
-
BUMN Infrastruktur Targetkan Bangun 15 Ribu Huntara untuk Pemulihan Sumatra
-
Menpar Akui Wisatawan Domestik ke Bali Turun saat Nataru 2025, Ini Penyebabnya
-
Pemerintah Klaim Upah di Kawasan Industri Sudah di Atas UMP, Dorong Skema Berbasis Produktivitas
-
Anggaran Dikembalikan Makin Banyak, Purbaya Kantongi Rp 10 Triliun Dana Kementerian Tak Terserap
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga