Kementerian/Lembaga Mulai Gunakan Produk UMKM untuk Pengadaan Barang dan Jasa

Suara.com - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP mencatat transaksi pengadaan barang/jasa terhadap produk UMKM di Platform e-katalog meningkat. Artinya, Kementerian/Lembaga banyak yang menggunakan produk UMKM dalam rangka pengadaan.

Kepala LKPP Hendrar Prihadi mengatakan, kekinian kinerja PBJP secara nasional berada pada tren positif. Ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat komitmen bersama untuk mewujudkan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) yang semakin tepat, bermanfaat, dan berdampak pada kemajuan bangsa.

"Kolaborasi bersama menjadi hal yang penting dalam mendorong proses PBJ supaya ke depan menjadi semakin baik, dimana saat ini kinerja PBJ secara nasional berada pada capaian yang positif yang harus kita jaga dan tingkatkan. Saya berterima kasih atas segala upaya yang kita lakukan ini menjadikan PBJ semakin baik," ujarnya dalam keterangannya, Selasa (7/11/2023).

Adapun LKPP mencatat, realisasi PDN terhadap realisasi pengadaan melalui penyedia di tahun 2023 adalah sebesar 90 persen. Angka tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai angka 76 persen. Sedangkan untuk realisasi produk UMKK terhadap realisasi pengadaan melalui penyedia meningkat dari 36,1 persen menjadi 37,6 persen (data hingga 27 Oktober 2023).

Selain hal di atas, capaian jumlah produk tayang dalam Katalog Elektronik telah melebihi target 5 juta produk sebagaimana instruksi Presiden Joko WIdodo di tahun 2023. Yakni sebanyak 6,9 juta produk telah tayang pada Katalog Elektronik dengan total nilai transaksi mencapai Rp161,3 triliun. Capaian ini meningkat dibandingkan capaian target tahun sebelumnya yakni 2,4 juta produk tayang dengan total nilai transaksi Rp93,9 triliun.

Namun Hendi sapaan akrabnya, menyampaikan bahwa dari total Rencana Umum Pengadaan (RUP) 2023, belanja pemerintah senilai Rp1.175,56 triliun dengan sebesar Rp810,92 triliun di dalamnya melibatkan penyedia. Dari angka tersebut baru terealisasi sebesar Rp529,51 triliun atau 65,3 persen dari total yang direncanakan. Artinya, dari total RUP Belanja pemerintah, masih ada sekitar 34,7% belum terealisasi.

Oleh karena itu, LKPP terus memacu upaya peningkatan realisasi tersebut, salah satunya dengan meningkatkan performa sistem pengadaan melalui New Platform Katalog Elektronik yang mampu menciptakan pengadaan yang kredibel, andal, dan mudah digunakan.

"Manfaat pengadaan barang/jasa dilakukan melalui Katalog Elektronik dapat membuat proses pengadaan dilakukan lebih cepat, transparan, efektif, dan efisien sehingga percepatan penyerapan anggaran pemerintah dapat dilakukan, manfaat dapat segera dirasakan oleh masyarakat, dan pemerataan ekonomi dapat terwujud," kata Hendi.

Lebih lanjut Hendi juga menyebutkan, bahwa dalam rangka mewujudkan efisiensi di seluruh sektor pengadaan barang/jasa lainnya, LKPP RI akan terus mendorong Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) untuk melakukan konsolidasi pengadaan. Konsolidasi pengadaan sendiri merupakan inovasi yang dirancang oleh LKPP RI untuk mendorong terwujudnya efisiensi anggaran pemerintah, sesuai arahan Presiden Jokowi.

Baca Juga: Ini Tantangan yang Dihadapi Industri Baja

Melalui strategi konsolidasi pengadaan, LKPP RI berupaya menekan harga jual barang/jasa oleh penyedia melalui pemaksimalan potensi pengadaan lintas instansi, sehingga pemerintah bisa bertransaksi dengan harga yang lebih efisien. Data LKPP menunjukkan, senilai Rp2,03 triliun total efisiensi belanja berhasil dihasilkan dari konsolidasi pengadaan laptop PDN, pupuk NPK, USG 2 dimensi, antropometri kit, BKB kit stunting, logistik pemilu 2024, dan bahan pakaian PDH serta seragam sekolah PDN di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya LKPP akan melakukan konsolidasi pengadaan lisensi software kerja perkantoran, akomodasi hotel, aspal button, dan BBM serta pelumas untuk kebutuhan TNI.