Suara.com - Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok secara resmi mengundurkan diri dari Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).
Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut membuktikan surat resign-nya pada akun Instagram pribadinya @basukibtp, Jumat (2/2/2024).
"Unggahan ini merupakan bukti tanda terima Surat Pengunduran Diri saya sebagai Komisaris Utama PT. Pertamina (Persero) yang saya serahkan hari ini, 2 Februari 2024," tulis Ahok.
Alasan Ahok mundur karena dirinya akan ikut berkampanye untuk memenangkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
"Dengan ini, saya menyatakan mendukung serta akan ikut mengkampanyekan pasangan calon presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Hal ini agar tidak ada lagi kebingungan terkait arah politik saya," katanya,
"Merdeka! Merdeka! Merdeka!" pungkas postingan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Ahok sendiri pernah mengkritik soal hilirisasi nikel Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu saat masih menjabat Komut.
Dia bilang komoditas nikel bukan satu-satunya masa depan untuk Indonesia.
Ahok mengungkapkan masa depan energi baru terbarukan bukan hanya nikel saja tapi hidrogen juga.
Baca Juga: Profil Ahok yang Resmi Mundur dari Komisaris Utama Pertamina
Ahok mengatakan ini saat meresmikan fasilitas stasiun pengisian bahan bakar hidrogen atau SPBH yang dibangun Pertamina di Jakarta, Rabu (17/1/2024).
SPBH ini dikembangkan dalam kolaborasi dengan perusahaan Jepang, Toyota. Meski demikian bukan berarti pernyataannya ini anti kendaraan listrik.
"Saya kira salah satu masa depan itu adalah hidrogen. Kita bukan kritik soal kendaraan listrik, sekarang Tesla, China sudah tinggalkan (baterai) berbasiskan nikel," kata Ahok.
Menurut Ahok investasi nikel membutuhkan biaya yang besar, jauh lebih mahal ketimbang hidrogen.
"Jadi, artinya apa? Anda harus lakukan investasi yang untuk masuknya itu tinggi, entry barrier-nya tinggi, baru pemain yang lain mau ikut. Repot. Saya kira Pertamina dalam hal ini akan jadi leading," lanjut Ahok.
Ia mencontohkan perusahaan minyak dan gas Malaysia, Petronas yang bekerja sama dengan Negara Bagian Sarawak. Dalam kerja sama itu semua bus di negara bagian tersebut menggunakan bahan bakar hidrogen.
"Mungkin minggu depan saya mau ketemu orang Petronas, dia kerja sama dengan Negara Bagian Sarawak semua busnya pakai hidrogen. Itu semua Petronas yang lakukan, saya mau dengar dari mereka kenapa Anda berani? Kenapa kita tidak berani? Mulai dulu di Pertamina," beber mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
Terkini
-
Tokocrypto Resmi Gabung ICEX Group, Transaksi Kripto RI Nyaris Rp100 Triliun
-
Gegara Hilirisasi Alumunium, Inalum Raih Kinerja Moncer di 2025
-
Di Tengah Mati Lampu Masal, Petinggi PLN Bisa Kantongi Gaji Ratusan Juta Setiap Bulan?
-
Pemerintah Kucurkan Paket Stimulus Ekonomi Rp 26,34 T di Semester II 2026, Ini Rinciannya
-
Satgas PASTI Tutup 27 Gadai Ilegal dan 228 Pedagang Kripto Bodong, Masyarakat Diminta Waspada
-
Pemerintah Guyur Stimulus Pangan hingga Transportasi Semester II 2026
-
Harga MinyaKita Tak Jadi Naik, Terus Apa Solusi Pemerintah?
-
Hilirisasi Nikel Butuh Talenta, IWIP dan WBN Fokus Kembangkan SDM
-
Aset Negara Bernilai Tinggi di Senayan Diminta Kembali Dikelola Pemerintah
-
Pedagang Online Wajib Punya NIB, Buat Ditarik Pajak?