Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani secara halus menolak untuk menjadi bagian dalam pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Hal tersebut terungkap saat Sri Mulyani mengikuti rapat Press Statment Tentang RUU APBN 2025 di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/9/2024).
Awalnya, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah berdoa agar Sri Mulyani bisa kembali menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo di 2024-2029.
"Kami sudah 9 tahun bekerja sama, bagi kami Ibu Menteri Keuangan itu jujur kami sampaikan adalah guru kami, sahabat kami, mitra kerja kami yang insya Allah kita semua meridhoi, Tuhan mengizinkan agar beliau di 2024-2029 tetap di dalam pemerintahan. Amin yarobbal alamin," ucap Said.
Mendengar ucapan itu, Sri Mulyani tampaknya sedikit kaget dan sedikit merespons sebelum menyampaikan sambutannya.
"Terima kasih Pak Said, kecuali (Masuk pemerintahan Prabowo) bagian yang paling akhir tadi," tutur Sri Mulyani.
Meski demikian, Sri Mulyani menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Said atas kerja sama yang terjalin selama ini antara Kementerian Keuangan dan Banggar DPR RI. Hal itu untuk memaksimalkan sumber daya yang ada dalam APBN sebagai instrumen pembangunan yang bisa dijaga keberlanjutan dan kesehatannya.
"Terima kasih Pak Said atas persahabatan dan hubungan yang luar biasa konstruktif antara pemerintah dengan DPR, di dalam DPR menjalankan hak budget-nya secara proper dan kami sebagai pengelolaan negara yang menjalankan amanat konstitusi dan undang-undang," ucap Sri Mulyani.
Sri Mulyani berharap demokrasi Indonesia dapat terus dijaga salah satunya dengan pembahasan APBN secara terbuka, transparan dan akuntabel.
Baca Juga: Telah Bertemu Prabowo, Surya Paloh Minta Nasdem Tak Diprioritaskan Dalam Jatah Menteri
"Terima kasih, terima kasih dan terima kasih," tutup Sri Mulyani.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
Tak Turun Kasta, MSCI Tetap Pertahankan Pasar Saham RI di Emerging Market
-
ESDM Akui Tahan Ekspor Batu Bara Demi PLN, Masalah Pasokan PLTU Terungkap di Tengah Pemadaman
-
Wujud Nyata Komitmen ESG, Pegadaian Gelar Khitanan Massal 2026 Bagi 500 Anak
-
Marak Transaksi Palsu di Tokopedia, Pemerintah Gregetan!
-
Soal Laporan ke KPK, ITDC Klaim Tak Punya Wewenang Atur Dana Relokasi Mandalika
-
Menkeu Purbaya Legalkan Pencucian Uang Lewat Patriot Bond?
-
Investor Asing Masih Asik Jual Saham di RI, BMRI dan DSSA Jadi Incaran
-
Lahan Meikarta Bakal jadi Aset Negara? Maruarar Segera Urus Legalitas
-
Terungkap! Dua PLTU Raksasa di Cilacap Sempat Bermasalah, Jadi Pemicu Pemadaman Bergilir di Jawa
-
Listrik Pulau Jawa Gelap Gulita, Siapa yang Bertanggung Jawab?