Suara.com - JP Morgan telah memperkirakan berapa lama dolar AS akan tetap menjadi mata uang global. Lantaran, BRICS memulai langkah-langkah de-dolarisasi alias mengurangi ketergantungan pemakaian dolar AS.
Apalagi, dolar AS berada di bawah tekanan dari berbagai sudut karena negara-negara berkembang memutuskan hubungan dengan mata uang tersebut.
Dari menyelesaikan perdagangan dalam mata uang lokal hingga mendiversifikasi cadangan bank sentral mereka dengan emas dan menulis ulang kebijakan untuk kepentingan aliansi, pergeseran paradigma sedang terjadi di sektor keuangan global.
Dilansir Watch Guru, negara-negara ekonomi berkembang sebelumnya takut akan dampak dari Gedung Putih jika mereka tidak selaras dengan kebijakan Amerika. Mereka tidak menunjukkan rasa takut pada tahun 2025 dan siap untuk menantang AS di panggung dunia.
Namun, JP Morgan memberikan perkiraan tentang berapa lama dolar dapat bertahan sebagai mata uang cadangan dunia saat BRICS berupaya untuk menggulingkannya. CEO JP Morgan Jamie Dimon memperkirakan bahwa aliansi BRICS pada akhirnya dapat berhasil menjatuhkan dolar AS.
"Dimon mengajukan syarat bahwa jika AS kehilangan kekuatan militer dan ekonominya yang unggul, dolar akan hancur. Saya selalu ditanya pertanyaan ini: 'Apakah kita akan menjadi mata uang cadangan?' Dan tidak, jika kita bukan militer dan ekonomi yang unggul." CEO JP Morgan melanjutkan.
Menurut prediksinya, dolar AS dapat tetap menjadi cadangan dunia selama 40 tahun dan kehilangan statusnya setelah itu.
"Dalam 40 tahun, kita tidak akan menjadi mata uang cadangan. Itu fakta, baca saja sejarahnya," tambahnya.
Dimon menekankan bahwa jika AS tidak memenuhi semua parameter ini dalam 40 tahun ke depan, ia berisiko kehilangan dominasi mata uangnya.
Baca Juga: Harga Emas Menguat Ditopang Pelemahan Dolar AS, Perang Dagang AS-China Berlanjut?
Namun, Gedung Putih berhasil bertahan dan mengendalikan keadaan, dolar akan tetap kokoh. Ujian lakmus bagi Gedung Putih adalah menjaga USD dari serangan BRICS, menurut JP Morgan.
Negara Asia Mulai Kurangi Penggunaan Dolar
Negara Asia secara bertahap menjauh dari penggunaan dolar AS. Hal ini dikarenakan campuran ketidakpastian geopolitik, pergeseran moneter, dan lindung nilai mata uang mendorong de-dolarisasi di seluruh wilayah.
Baru-baru ini, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, atau ASEAN, berkomitmen untuk meningkatkan penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan dan investasi. Hal ini sebagai bagian dari Rencana Strategis Komunitas Ekonomi yang baru dirilis untuk tahun 2026 hingga 2030.
Rencana tersebut menguraikan upaya untuk mengurangi guncangan yang terkait dengan fluktuasi nilai tukar dengan mempromosikan penyelesaian mata uang lokal dan memperkuat konektivitas pembayaran regional.
"Keputusan kebijakan perdagangan Trump yang tidak menentu dan depresiasi dolar yang tajam mungkin mendorong peralihan yang lebih cepat ke mata uang lain,” kata Francesco Pesole, ahli strategi valas di ING dilansir CNBC International, Kamis (12/6/2025).
Berita Terkait
Terpopuler
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Babak Baru Industri Kripto, DPR Ungkap Revisi UU P2SK Tegaskan Kewenangan OJK
-
Punya Kekayaan Rp76 M, Ini Pekerjaan Ade Kuswara Sebelum Jabat Bupati Bekasi
-
DPR Sebut Revisi UU P2SK Bisa Lindungi Nasabah Kripto
-
Hotel Amankila Bali Mendadak Viral Usai Diduga Muncul di Epstein Files
-
Ekspansi Agresif PIK2, Ada 'Aksi Strategis' saat PANI Caplok Saham CBDK
-
Tak Ada Jeda Waktu, Pembatasan Truk di Tol Berlaku Non-stop Hingga 4 Januari
-
Akses Terputus, Ribuan Liter BBM Tiba di Takengon Aceh Lewat Udara dan Darat
-
Kepemilikan NPWP Jadi Syarat Mutlak Koperasi Jika Ingin Naik Kelas
-
Kemenkeu Salurkan Rp 268 Miliar ke Korban Bencana Sumatra
-
APVI Ingatkan Risiko Ekonomi dan Produk Ilegal dari Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok