Suara.com - Di tengah gejolak geopolitik yang memanas dan ketidakpastian rantai pasok global, Indonesia kini berada di ambang peluang emas untuk mengukuhkan diri sebagai pemain kunci dalam industri kendaraan listrik (EV) dunia.
Perang tarif yang kian memanas antara Amerika Serikat dan Tiongkok memaksa banyak negara dan produsen global untuk mencari alternatif lokasi pasokan dan produksi yang lebih stabil dan netral, dan di sinilah Indonesia muncul sebagai kandidat terdepan.
Dengan posisi geografis yang strategis, kekayaan sumber daya mineral kritis yang melimpah, serta sikap non-blok yang dipegang teguh dalam konflik global, Indonesia semakin diperhitungkan sebagai mitra potensial dalam membangun rantai pasok EV yang aman dan berkelanjutan. Namun, peluang besar ini menuntut tindakan cepat dan konsisten dari pemerintah: percepatan hilirisasi seluruh mineral strategis.
Tidak hanya nikel yang selama ini menjadi primadona, tetapi juga tembaga dan aluminium harus segera diolah di dalam negeri. Langkah ini krusial untuk melengkapi rantai industri baterai dan kendaraan listrik secara utuh, mulai dari hulu hingga hilir, di tanah air.
Wakil Ketua Komite Hilirisasi Mineral dan Batubara Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Djoko Widayatno, menegaskan bahwa kekayaan mineral Indonesia, khususnya nikel, dapat menjadi senjata utama di tengah kondisi geopolitik energi bersih global.
"Nikel Indonesia bisa menjadi senjata strategis dalam geopolitik energi bersih global," ujar Djoko, Jumat (27/5/2025).
Djoko menjelaskan, upaya ini didukung oleh masuknya beberapa perusahaan global raksasa yang telah menanamkan investasi besar dalam pengembangan industri nikel dan turunannya di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Ini termasuk kolaborasi strategis dengan pemain kelas kakap seperti Tesla, BYD, LG Energy Solution, hingga CATL.
Dengan adanya investasi tersebut, pemerintah harus terus mendorong ekspor produk berbahan baku nikel dengan nilai tambah yang lebih tinggi, bukan lagi sekadar bijih mentah (ore nikel). Jika strategi ini berhasil dilaksanakan, Indonesia tidak hanya akan memperkuat fondasi untuk menjadi salah satu bagian penting bagi rantai pasok energi bersih di dunia, tetapi juga memantapkan posisinya sebagai pusat manufaktur, riset, dan distribusi komponen EV untuk kawasan Asia bahkan dunia.
"Posisi Indonesia sebagai bagian penting dari global green supply chain," pungkas Djoko, menggambarkan ambisi besar Indonesia di kancah global.
Baca Juga: LRNA Keluhkan Perang Tarif dan Makin Maraknya Angkutan Ilegal
Pemerintah telah memulai arah ini melalui kebijakan hilirisasi dan pembangunan kawasan industri hijau. Namun, Djoko menekankan bahwa konsistensi dan percepatan implementasi menjadi kunci utama untuk mengamankan peran strategis Indonesia di tengah perubahan peta rantai pasok global yang dinamis.
Perang tarif antara AS dan Tiongkok telah menciptakan celah bagi negara-negara netral seperti Indonesia untuk mengisi kekosongan dan menawarkan stabilitas. Dengan kekayaan sumber daya dan komitmen terhadap hilirisasi, Indonesia memiliki semua modal untuk menjadi "surga" baru bagi investasi EV global. Tantangannya kini adalah bagaimana pemerintah dapat terus menjaga momentum, menarik lebih banyak investor, dan memastikan bahwa seluruh ekosistem EV dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan di Indonesia.
Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menunda tarif impor selama 90 hari untuk puluhan negara.
Trump menunda tarif yang dia sebut sebagai tarif "resiprokal" terhadap 60 mitra dagang AS dan UE, yang minggu lalu berkisar dari 46% untuk Kamboja, 32% untuk Indonesia, dan 20% untuk negara anggota UE.
Namun, para kritikus berpendapat bahwa tarif tersebut tidak dihitung berdasarkan tarif yang dikenakan negara lain terhadap AS. Tarif ditetapkan berdasarkan perhitungan surplus perdagangan negara tersebut dengan AS oleh pemerintahan Trump. Meski ada penundaan, tarif dasar sebesar 10% tetap berlaku untuk semua impor dari negara mana pun.
Penundaan ini tidak mempengaruhi tarif yang sudah lebih dulu diberlakukan oleh Trump, termasuk untuk baja, aluminium, mobil, dan suku cadang kendaraan. Produk energi dan mineral tertentu yang tidak tersedia secara domestik juga tidak termasuk dalam penundaan ini.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- HBL Mantiri Dikukuhkan jadi Ketua BPP PPAD Gantikan Try Sutrisno
- 5 Motor Teririt untuk Buruh dan Pelajar, Dompet Tetap Aman Meski Pakai Pertamax
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
Pilihan
-
Kabar Duka! Legenda Persija Si Macan Betawi Tan Liong Houw Tutup Usia
-
Takut PHK, Prabowo Putuskan Harga LNG untuk Industri USD 13/MMBTU
-
Sejarah! Timnas Voli Indonesia Kalahkan Korsel dan Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026
-
Bumi Berguncang! Gempa 6,2 M Hantam Afghanistan, Getaran Terasa Hingga India
-
Perang Meletus Lagi! Iran Hantam Basis AS di Teluk, Gencatan Senjata Runtuh
Terkini
-
BEI Kejar 1.100 Emiten Baru, Indonesia Siap Tantang Bursa Saham Kelas Dunia
-
BRI Apresiasi Penempatan Dana SAL Pemerintah, Fokus Pembiayaan Produktif untuk Akselerasi Ekonomi
-
Dolar AS Diproyeksi Perkasa Ditopang Wall Street, Rupiah Bisa Anjlok Lagi?
-
Trump Mau Pecat Gubernur The Fed, Malah Kena 'Tampar' Mahkamah Agung!
-
Kilang Terbesar Arab Kembali Dibuka, Harga Minyak Dunia Mulai Stabil
-
Harga LNG Dipangkas, Mampukah Bendung PHK?
-
Harga Gas untuk Industri Turun, Dasco: Kabar Gembira untuk Buruh
-
Pendaftaran Beasiswa LPDP Tahap II 2026 Resmi Dibuka, Cek Jadwal dan Rinciannya
-
Pasokan Gas Murah Seret, Kemenperin Minta AGIT Dicabut demi Tak Ada PHK
-
DEN: Rupiah Melemah saat Kepercayaan pada Pemerintah Tergerus