Suara.com - Pengusaha baja industri yang tergabung dalam Indonesian Society of Steel Construction/ISSC mengeluhkan marakanya impor baja konstruksi siap pasangan dari Vienam dan China.
Ketua ISSC, Budi Harta Winata, mengatakan maraknya impor baja itu mengancam kelangsungan industri baja konstruksi dalam negeri dan merusak ekosistem rantai pasok nasional.
Pasalnya, industri baja konstruksi akan sepi permintaan yang bisa mengakibatkan pemutusan hubungan kerjar (PHK) para karyawannya.
"Nah, ketika itu masuk ke Indonesia, maka (para pelaku usaha lokal di) rantai pasoknya tidak akan dapat pekerjaan dari semua itu," ujarnya di Jakarta yang dikutip, Jumat (25/7/2025).
Budi menjelaskan, masuknya produk baja siap pasang dari luar negeri menyebabkan pelaku usaha lokal tidak lagi mendapat bagian dalam proses produksi dan pemasangan baja konstruksi, yang berdampak langsung pada keberlangsungan usaha serta lapangan kerja ribuan orang di sektor ini.
Itulah makanya kami di ISSC merasa khawatir, karena sekarang ini kita semua lagi krisis pekerjaan. Karena banyak produk konstruksi baja yang langsung masuk ke dalam negeri," katanya.
Menurutnya, pihak-pihak yang terdampak dalam rantai pasok industri baja mencakup pabrik penyedia material, ratusan fabrikator dari skala kecil hingga besar, serta penyedia bahan baku seperti Krakatau Steel, Gunung Garuda Steel, Lautan Steel, dan berbagai pelaku industri lainnya.
"Sehingga mereka tidak akan dapat kerjaan itu tadi, karena bajanya masuk langsung ke dalam negeri," bebernya.
Lebih lanjut, Budi membeberkan alasan di balik derasnya impor baja dari luar negeri, yaitu perbedaan harga yang cukup signifikan. Baja impor dinilai lebih murah dibanding produk lokal, meskipun dari sisi kualitas belum tentu memenuhi standar nasional seperti SNI 2020.
Baca Juga: BSN Tetapkan SNI Wadah Bersekat dari Baja Tahan Karat, Dukung Program Makan Bergizi Gratis
"Gampangnya begini, Indonesia kalau bikin martabak itu harus tujuh telurnya, itu aturan. Tapi (martabak) dari luar, bikin martabak dua telur saja itu kan pasti lebih murah. Makanya kita mesti kesetaraan spesifikasi juga," katanya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah perlu mengambil sikap tegas terhadap impor produk baja yang sebenarnya sudah bisa diproduksi di dalam negeri, demi menjaga keberlangsungan industri lokal dan melindungi tenaga kerja.
"Tapi apapun itu, barang yang bisa diproduksi di dalam negeri mestinya kan enggak boleh masuk (diimpor). Karena itu akan mengganggu rantai pasok dalam negeri dan bisa merugikan ribuan tenaga kerja di ekosistem tersebut," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Pilihan HP Flagship Paling Murah, Spek Sultan Harga Teman
- 5 HP 5G Terbaru RAM 12 GB, Spek Kencang untuk Budget Rp3 Juta
- 5 Pilihan Sepatu Lari Hoka Murah di Sports Station, Harga Diskon 50 Persen
- 5 Parfum Aroma Segar Buat Pesepeda, Anti Bau Badan Meski Gowes Seharian
- 5 Sepeda Listrik Jarak Tempuh Terjauh, Tahan Air dan Aman Melintasi Gerimis
Pilihan
-
KAI Fokus Evakuasi dan Normalisasi Jalur Pasca KA Argo Bromo Anggrek Tabrak KRL di Bekasi Timur
-
Tabrakan Hebat di Stasiun Bekasi Timur: KRL vs Argo Bromo Anggrek, Jeritan Penumpang Pecah!
-
Rekam Jejak Jenderal Dudung Abdurachman: Dari Pencopot Baliho Kini Jadi Tangan Kanan Presiden
-
Reshuffle Kabinet: Qodari Geser dari KSP ke Bakom, Dudung Ambil Alih Peran Strategis di Istana
-
Profil Mohammad Jumhur Hidayat, Aktivis Buruh yang Kini Jadi Menteri Lingkungan Hidup
Terkini
-
Dana Asing Keluar Rp 2 Triliun dari Pasar Saham RI Hari Ini, Paling Banyak di BCA
-
Terpusat di Jawa dan Tergantung Musim, Masalah Stabilitas Stok Pangan Indonesia
-
Purbaya Ultimatum Asosiasi Reksa Dana: Sekarang Saya Ikut Awasi, Macam-macam Saya Hajar!
-
Cegah Diabetes hingga Hipertensi, Pemerintah Siapkan Label Khusus di Makanan
-
Bahlil Ngaku Tak Bisa Tidur Mikirin Pasokan LPG
-
Purbaya Dibilang Gila Usai Sebut IHSG Bisa Tembus 28.000 di 2030
-
Pemerintah Wajibkan Dapur Makan Bergizi Gratis Kantongi Sertifikat Higiene
-
Industri Budaya dan Kreatif Sumbang 3 Persen PDB Global, Peluang Identitas Lokal RI Mendunia
-
Putusan KPPU Tuai Kritik, Metodologi Denda Pindar Dinilai Tak Jelas
-
Tiru India, OJK Ingin Investor RI Lebih Punya Banyak Reksa Dana