Indonesia dan Pertamina Perkuat Kolaborasi Hadapi Geopolitik Demi Ketahanan Energi Nasional

Suara.com - Di tengah kondisi geopolitik dan geoekonomi saat ini, Pemerintah Indonesia dan Pertamina memperkuat komitmen untuk kolaborasi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa tantangan geopolitik, geoekonomi serta ketegangan politik global saat ini melahirkan ketidakpastian. Pandangan hampir semua negara melihat semakin tidak jelas arahnya akan ke mana.

"Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh negara-negara yang sedang bertikai, tapi hampir semua negara, bahkan hampir semua rakyat dunia, termasuk di Indonesia. Tetapi Indonesia harus saya sampaikan bahwa dari kondisi geopolitik-geoekonomi yang tidak menentu, tumbuh ekonomi pada kuartal pertama," kata Bahlil pada pembukaan IPA Convex ke-50 yang berlangsung di Ice BSD City pada 20 – 22 Mei 2026.

Ia juga menjelaskan bahwa hampir semua negara sekarang berpikir untuk melindungi negaranya masing-masing. Hal ini dilakukan baik oleh negara yang mempunyai sumber minyak maupun yang tidak mempunyai sumber minyak.

"Namun kami bersyukur bahwa dalam kondisi seperti ini, atas arahan Presiden, harus segera mencari alternatif-alternatif energi lain yang tidak hanya mengedepankan BBM yang bersumber dari fosil. Ketika lifting kita tidak tercapai, maka harus ada cara lain yang kita harus lakukan," jelasnya.

Senada dengan itu, Pertamina juga menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika industri energi global yang semakin kompleks seiring berakhirnya era easy energy, meningkatnya ketegangan geopolitik, serta gangguan rantai pasok dunia.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, Pertamina tetap optimis. Penguatan kolaborasi strategis, akselerasi penerapan teknologi, dan optimalisasi produksi energi domestik menjadi kunci menjaga keberlanjutan pasokan energi nasional.

Hal tersebut disampaikan Wakil Direktur Utama Pertamina, Oki Muraza, dalam sesi Global Executive Talk bertema “The End of Easy Energy: The New Reality of Oil and Gas” di ajang yang sama.

“Pada dasarnya, memang era easy energy sudah berlalu. Namun jika kita melihat lebih jauh, khususnya di Indonesia, kita masih memiliki peluang yang sangat besar. Jadi, bagi para investor, praktisi industri energi, maupun regulator, Indonesia menawarkan begitu banyak peluang yang dapat dikembangkan,” ujarnya.

Baca Juga: Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN

Dalam paparannya, Oki juga menyoroti meningkatnya risiko gangguan pasokan energi global, khususnya akibat ketegangan geopolitik di kawasan Selat Hormuz yang menjadi salah satu jalur perdagangan energi utama dunia. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memicu volatilitas harga energi dan memengaruhi stabilitas pasokan energi global.

Menurut Oki, Pertamina memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan energi nasional dengan memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan energi di seluruh Indonesia. Karena itu, respons strategis Indonesia tidak dapat hanya bergantung pada diversifikasi impor dan pengelolaan pasokan jangka pendek, tetapi juga perlu didukung peningkatan produksi minyak dan gas domestik.

“Hal pertama yang kami lakukan adalah meningkatkan dan memaksimalkan produksi domestik minyak dan gas,” katanya.

Selain penguatan produksi nasional, Pertamina juga menempatkan kolaborasi sebagai strategi utama untuk menghadapi tantangan industri energi yang semakin kompleks dan berisiko tinggi.

Ia mengatakan kemitraan memungkinkan perusahaan berbagi keahlian dan pengetahuan untuk mengurangi risiko bisnis. Saat ini, Pertamina juga memiliki kemitraan strategis dengan berbagai perusahaan energi global. “Kami membutuhkan partnership. Kami memiliki banyak perusahaan mitra yang sangat andal,” katanya.

Di sisi lain, koordinasi dengan pemerintah dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan investasi energi. Ketika tingkat pengembalian investasi (rate of return) masih terbatas, diperlukan dukungan melalui perpanjangan masa kontrak, penyesuaian skema bagi hasil, maupun insentif fiskal.