Dilema Pertamina Naikkan Harga Pertamax, Ekonom: Kalau Ditahan Terus Bisa Gerus Keuangan Negara

Suara.com - Kenaikan harga BBM nonsubsidi Pertamax Series dinilai menjadi langkah yang sulit dihindari di tengah lonjakan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah. Sejumlah ekonom menilai PT Pertamina (Persero) berada dalam posisi serba sulit karena harus memilih antara menjaga harga tetap rendah atau mempertahankan kesehatan keuangan perusahaan.

Ekonom Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Hendry Cahyono, mengatakan Pertamina selama ini masih mengandalkan dana talangan internal untuk menahan harga Pertamax agar tidak langsung mengikuti harga pasar. Namun, skema tersebut memiliki keterbatasan karena Pertamax merupakan BBM nonsubsidi yang tidak mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah.

"Dana talangan Pertamina ini juga terbatas. Karena Pertamax ini kan BBM nonsubsidi. Tidak ada subsidi APBN di dalamnya. Jadi memang murni mengikuti harga pasar," ujar Hendry dalam keterangannya, Jumat (12/6/2026).

Menurutnya, jika Pertamina terus menanggung selisih harga jual dengan harga keekonomian, keuntungan perusahaan berpotensi tergerus. Kondisi itu tidak hanya berdampak pada kinerja korporasi, tetapi juga berisiko mengurangi kontribusi dividen yang disetorkan ke negara.

Selain itu, tekanan terhadap profitabilitas perusahaan dapat memengaruhi persepsi investor dan lembaga pemeringkat terhadap kondisi keuangan Pertamina.

"Investor melihat rasio keuntungan dan kinerja keuangan. Kalau terus merugi, siapa yang mau berinvestasi?" katanya.

Hendry menilai, dalam jangka pendek, penyesuaian harga Pertamax menjadi opsi yang lebih realistis dibandingkan terus memperbesar dana talangan. Sebab, beban keuangan yang terus meningkat dikhawatirkan dapat mengganggu keberlanjutan bisnis perusahaan sekaligus membebani keuangan negara.

Senada dengan itu, pakar ekonomi energi Universitas Padjadjaran (Unpad), Yayan Satyaki, menilai penggunaan dana talangan untuk menahan harga BBM sebenarnya hanya menunda beban pembayaran, bukan menghilangkannya.

Menurut Yayan, selisih harga yang ditanggung Pertamina pada akhirnya akan menjadi klaim kompensasi yang harus dibayarkan pemerintah. Dengan kata lain, beban fiskal hanya bergeser ke waktu yang berbeda.

Baca Juga: Di Balik Narasi 'BBM Non-Subsidi': Mengapa Rakyat Kecil Tetap Tercekik Kenaikan Harga Pertamax?

"Kalau sekarang Pertamina punya klaim bahwa nanti akan mendapat kompensasi, ya kompensasi itu pasti ditagihkan ke pemerintah," ujarnya.

Ia mengingatkan, mempertahankan harga Pertamax jauh di bawah harga keekonomian berpotensi mengurangi penerimaan negara dari sektor migas. Di sisi lain, kemampuan Pertamina untuk terus menanggung selisih harga juga memiliki batas demi menjaga kesehatan keuangan perusahaan.

Yayan menambahkan, memburuknya kondisi keuangan Pertamina dapat memberikan sinyal negatif bagi investor, terutama yang ingin menanamkan modal di sektor energi nasional.

"Kalau investor melihat kondisi keuangan Pertamina memburuk, tentu minat investasi di sektor migas Indonesia juga akan ikut turun," katanya.

Di tengah tekanan global yang masih tinggi, para ekonom menilai keseimbangan antara menjaga daya beli masyarakat dan menjaga kesehatan keuangan Pertamina menjadi tantangan besar yang harus dihadapi pemerintah maupun perusahaan energi pelat merah tersebut.