Ancaman PHK Meningkat, Pendaftaran Program Indonesia Pintar Ikut Melonjak

Suara.com - Pendaftaran Program Indonesia Pintar (PIP) belakangan ini melonjak. Hal ini imbas dari ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) yang membayangi sektor manufaktur.

Adapun, PIP merupakan bantuan tunai pendidikan dari pemerintah untuk anak sekloah dan mahasiswa untuk keluarga miskin dengan besaran hinga Rp1,8 juta per siswa per tahun.

Peningkatan PIP ini dinilai bisa menjadi sinyal awal tekanan ekonomi yang mulai dirasakan rumah tangga.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menilai masyarakat yang menghadapi kondisi ekonomi sulit umumnya akan berupaya bertahan dengan berbagai cara, baik menambah sumber pendapatan maupun menekan pengeluaran.

"Ketika seseorang terdesak karena kondisi ekonomi yang memburuk, tentu bertahan adalah opsi yang akan diambil. Bertahan ini bukan hanya mendapatkan pendapatan dan/atau mengurangi pengeluaran. Salah satu cara mengurangi pengeluaran namun tidak mengurangi kepentingan tertentu ya mencari program bansos dan/atau bantuan pendidikan," ujar Huda kepada Suara.com, Jumat  (19/6/2026).

Menurut dia, Program Indonesia Pintar menjadi salah satu alternatif yang banyak dicari masyarakat karena dapat membantu mengurangi beban biaya pendidikan. Dengan demikian, dana yang sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan sekolah anak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok lainnya.

"Salah satunya dengan mendaftar beasiswa program PIP. Dengan mendaftar program PIP, pengeluaran untuk pendidikan bisa dialihkan kepada pengeluaran kebutuhan lainnya," katanya.

Huda menilai tren peningkatan minat terhadap bantuan pendidikan berpotensi terus berlanjut seiring meningkatnya risiko PHK di berbagai sektor industri.

Kondisi tersebut membuat rumah tangga semakin berhati-hati dalam mengatur keuangan dan mencari berbagai bentuk bantuan dari pemerintah.

Baca Juga: Telkom Tutup Belasan Anak Usaha, Danantara Tegaskan Tidak Ada PHK Massal

"Terlebih di kondisi dimana ancaman PHK meningkat pasti siasat untuk bertahan akan semakin kencang. Maka tidak heran permintaan untuk bansos dan PIP akan meningkat ke depan," ucapnya.

Ia menambahkan, pendidikan menjadi kebutuhan yang tetap harus dipenuhi meski kondisi ekonomi keluarga sedang tertekan. Karena itu, ketika pencari nafkah utama kehilangan pekerjaan, keberlanjutan pendidikan anak ikut berada dalam posisi rentan.

"Bagaimanapun juga masyarakat tetap membutuhkan pendidikan. Ketika kepala keluarga terkena PHK, maka keberlanjutan pendidikan anak-anaknya bisa terancam. Bukan hanya soal memenuhi kebutuhan hidup saja yang terancam, soal pendidikan juga bisa terancam," tutur Huda.

Karena itu, ia menilai pemerintah perlu mengantisipasi potensi meningkatnya kebutuhan bantuan sosial dan pendidikan dengan menjaga stabilitas lapangan kerja. Menurutnya, langkah paling efektif untuk menjaga kesejahteraan masyarakat bukan hanya memperluas bantuan, melainkan memastikan tersedianya pekerjaan dengan upah yang layak.

"Bagi saya pribadi, cara yang paling tepat bagi pemerintah adalah memberikan masyarakat pekerjaan dengan upah yang layak. Upah yang mampu memenuhi kebutuhan hidup bagi sebuah keluarga," katanya.

Ia juga meminta pemerintah menahan laju PHK massal dengan berbagai kebijakan yang mendukung sektor industri dan menjaga permintaan domestik agar aktivitas produksi tetap berjalan.

"Maka, sebisa mungkin pemerintah menahan agar tidak terjadi PHK massal dengan memberikan berbagai program yang dapat meningkatkan industri. Demand pun juga harus dijaga agar produksi industri tetap berlanjut," pungkasnya.