Petani Khawatir Aturan TAR dan Nikotin Bikin Industri Kurangi Serapan Tembakau

Suara.com - Petani tembakau kembali menyuarakan penolakan terhadap rencana pembatasan kadar tar dan nikotin serta kebijakan penyeragaman kemasan rokok dalam aturan turunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan.

Mereka khawatir kebijakan tersebut akan menurunkan serapan hasil panen tembakau oleh industri hasil tembakau (IHT).

Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Agus Parmuji, mengatakan berbagai upaya telah ditempuh petani untuk menyampaikan aspirasi, mulai dari audiensi dengan kementerian hingga dialog dengan berbagai pemangku kepentingan.

"Kami harap pemerintah membatalkan turunan PP 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan karena akan berdampak buruk terhadap sektor pertembakauan dan ikutannya," ujarnys seperti dikutip, Kamis (25/6/2026).

Menurut Agus, rencana pembatasan kadar tar dan nikotin berpotensi mengabaikan karakteristik tembakau lokal Indonesia, khususnya tembakau Temanggung yang secara alami memiliki kadar tar dan nikotin relatif tinggi.

APTI menilai pembatasan tersebut dapat memukul rantai ekonomi pertembakauan dari hulu hingga hilir. Dampaknya diperkirakan tidak hanya dirasakan petani, tetapi juga buruh tani, pelaku usaha pengolahan, hingga industri hasil tembakau sebagai penyerap utama hasil panen.

Agus menegaskan, kekhawatiran terbesar petani adalah berkurangnya penyerapan tembakau oleh industri apabila aturan tersebut diberlakukan.

"Hasil tembakau tentunya akan berdampak sosial terhadap kalangan petani dan pekerja. Saat diberlakukan penyeragaman bungkus rokok, sama artinya akan mematikan hak kreativitas berproduksi dan juga akan memudahkan rokok ilegal merajalela. Pastinya juga kian melambatkan penyerapan hasil panen," katanya.

Menurutnya, bagi petani di Temanggung maupun daerah sentra tembakau lainnya, tembakau masih menjadi sumber penghidupan utama, terutama saat musim kemarau ketika pilihan komoditas lain sangat terbatas. Karena itu, setiap kebijakan yang berpotensi menekan permintaan terhadap tembakau dinilai akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani.

Baca Juga: Setor Ratusan Triliun ke Negara, Tapi Petani Tembakau Belum Dilindungi Hukum

Agus berharap pemerintah membuka ruang dialog yang lebih luas sebelum menetapkan aturan turunan PP Nomor 28 Tahun 2024. Menurutnya, regulasi yang menyangkut jutaan masyarakat di sektor pertembakauan semestinya disusun dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, ekonomi, sosial, serta keberlanjutan mata pencaharian petani.

"Jika aspirasi masyarakat, khususnya petani belum juga mendapatkan respons, mungkin doa dapat menjadi jembatan kami dengan Tuhan, sehingga mampu menyadarkan pemerintah dalam menyusun regulasi pertembakauan," ujarnya.

Sebelumnya, Bupati Temanggung Agus Setyawan juga menyampaikan kekhawatiran serupa kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. Menurutnya, pembatasan kadar tar dan nikotin serta rencana penerapan kemasan rokok polos berpotensi memengaruhi keberlangsungan ekonomi pertembakauan di daerah.

"Kalau ini terus berlanjut, para petani akan dihadapkan pada ancaman masalah serapan produk tembakau oleh industri. Karena produk tembakau lokal di sejumlah wilayah sentra Jawa Tengah memiliki kadar nikotin maupun tar yang lebih tinggi dari batas maksimum sesuai yang tertuang dalam PP. Sehingga, kami mohon arahannya Pak Gubernur," jelasnya.

Ia menambahkan, tembakau hingga kini masih menjadi komoditas paling ekonomis bagi petani di wilayah pegunungan saat musim kemarau, ketika ketersediaan air untuk komoditas lain sangat terbatas.

"Terlebih, selama ini tembakau menjadi komoditas panenan yang paling ekonomis saat para petani kesulitas memperoleh pasokan air di lahan mereka tatkala musim kemarau tiba," pungkasnya.