- IESR menyatakan bahwa krisis pasokan batubara domestik menyebabkan pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Indonesia.
- Penurunan kuota RKAB pertambangan tahun 2026 menjadi pemicu utama berkurangnya volume batubara untuk memenuhi kebutuhan Domestic Market Obligation.
- Kondisi ini membuktikan PLTU tidak lagi stabil dan mendorong pemerintah segera mempercepat transisi menuju energi terbarukan yang kompetitif.
Suara.com - Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai pemadaman listrik bergilir yang sempat melanda sejumlah wilayah baru-baru ini menunjukkan bahwa Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) kini memiliki sifat intermiten. Kondisi tersebut terjadi akibat seretnya pasokan batubara domestik untuk hulu pembangkit.
Manajer Riset dan Transisi Berkeadilan IESR, Martha Jesica Solomasi Mandrofa, menyatakan salah satu pemicu utama kelangkaan batubara di dalam negeri adalah penurunan kuota Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pertambangan pada tahun 2026.
"Kalau dari pengamatan IESR, salah satu alasan terbesarnya karena kurangnya pasokan batubara untuk PLTU, terutama dampak dari penurunan RKAB di tahun 2026 ini. Walaupun itu dibantah, tapi kita tunggu apa alasan sebenarnya," kata Martha di Jakarta yang dikutip pada Jumat (26/6/2026).
Menurut Martha, pembatasan RKAB awalnya ditujukan untuk menjaga harga batubara agar tetap bersaing di pasar internasional. Namun, dampaknya justru menekan volume pasokan untuk kebutuhan domestik atau Domestic Market Obligation (DMO).
Situasi ini dinilai membalikkan asumsi bahwa PLTU selalu bisa menjadi penyedia listrik beban dasar (baseload) yang stabil. Ketika cadangan komoditas fosilnya menipis, performa PLTU dinilai sama tidak konsistennya dengan energi terbarukan yang bergantung pada faktor cuaca.
"Kita jadi belajar banyak, kami melihatnya PLTU bisa menjadi intermiten juga kalau cadangan batu baranya berkurang. Kekurangan pasokan domestik membuat kondisi PLTU ini seolah-olah intermiten," jelasnya.
Martha menambahkan, rentetan pemadaman kelistrikan ini harus menjadi titik balik bagi pemerintah dalam memetakan pengadaan pembangkit ke depan. Dengan dinamika rantai pasok saat ini, PLTU tidak bisa lagi diklaim sebagai solusi energi paling murah.
"Sinyal dari kondisi saat ini memperlihatkan bahwa transisi energi bukan lagi hanya soal menekan emisi, melainkan karena sisi ekonomis energi terbarukan yang sekarang sudah semakin bersaing," pungkas Martha.
Baca Juga: Ramai Isu PLTU Jawa Kehabisan Batu Bara-Banyak Mati Lampu, Jubir Bahlil: Memang Ada Gangguan Teknis
Berita Terkait
-
Kementerian ESDM Masih Bahas RKAB Nikel 2026
-
Lampu Emergency Tahan Berapa Lama? Ini Pilihan Bagus yang Awet 20 Jam
-
Kenapa Akhir-Akhir Ini Sering Mati Listrik? Ini Jawaban PLN
-
Rombak Besar-Besaran, Kementerian ESDM Lantik 107 Pejabat Administrator dan Pengawas
-
Pemadaman Listrik di Jawa Jadi Alarm Ketahanan Energi: IESR Soroti Ketergantungan pada Batu Bara
Terpopuler
- 4 HP dengan Baterai 7000 mAh Terbaik 2026, Anti Lowbat Seharian Cocok untuk Ojol
- Siapa Ginka Febriyanti yang Dituding Ikut Demo Bayaran dan Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- Sering Mati Listrik? Ini 4 Genset Mini 1000 Watt yang Irit dan Tidak Berisik
Pilihan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Perempuan Jadi Korban Jika Industri Tembakau Tertekan
-
Hitung-hitungan Kerugian Negara dari Peredaran Rokok Ilegal
-
418 Ribu Penumpang Nikmati Diskon Kapal Feri, Kuota Masih Tersedia
-
Ternyata Kemasan Rokok Polos Melanggar Aturan
-
Prabowo Bakal Luncurkan BBM Baru, Segini Harganya
-
Begini Modus WNA Curi Emas di Wilayah Gunung Botak
-
Kemasan Rokok Polos Berisiko Gerus Penerimaan Negara hingga Puluhan Triliun
-
Patriot Bond Jadi Tempat Pencucian Uang, DPR: Insentif Menarik Investor
-
Berdampak ke Industri Kretek Lokal, Kemenperin Tolak Batas Tar dan Nikotin Rokok
-
Komitmen Penegakan Hukum, BRI Bantul Dukung Pengusutan Korupsi Eks Mantri