- PT KAI meraup pendapatan sebesar Rp17,95 triliun pada semester pertama tahun 2026 yang berakhir 30 Juli.
- Laba bersih PT KAI anjlok 73,9 persen menjadi Rp305,3 miliar akibat lonjakan rugi entitas asosiasi.
- Kerugian terbesar dipengaruhi investasi pada PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia yang mencatatkan penurunan nilai pengembalian.
Suara.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatatkan laba bersih sebesar Rp305,3 miliar pada Semester I-2026. Raihan itu anjlok drastis 73,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp1,17 triliun.
Mengutip laporan keuangan di keterbukaan informasi, Kamis, 30 Juli 2026, KAI meraup pendapatan sebesar Rp17,95 triliun sepanjang enam bulan pertama ini, meningkat 6,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp16,84 triliun.
Kenaikan pendapatan tersebut belum mampu mengimbangi peningkatan sejumlah beban yang membebani kinerja perseroan.
Beban usaha KAI tercatat naik menjadi Rp2,19 triliun dari Rp2 triliun pada semester I 2025 atau meningkat sekitar 9,5 persen.
Tekanan terbesar terhadap laba berasal dari pos bagian rugi bersih entitas asosiasi dan ventura bersama yang melonjak drastis menjadi Rp2,99 triliun. Pada periode yang sama tahun lalu, pos tersebut tercatat sebesar Rp948,19 miliar.
Berdasarkan laporan keuangan, kenaikan rugi tersebut terutama dipengaruhi oleh investasi pada PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia yang mencatatkan kerugian. Nilai pengembalian investasi KAI pada perusahaan tersebut turun tajam dari Rp3,24 triliun menjadi Rp235,85 miliar.
Untuk diketahui, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia perusahaan patungan yang menjadi pemegang saham PT KCIC, operator kereta cepat atau whoosh.
Selain itu, beban keuangan juga meningkat dari Rp1,25 triliun menjadi Rp1,38 triliun atau naik sekitar 10,4 persen.
Perseroan juga mencatat lonjakan kerugian akibat selisih kurs, yang meningkat lebih dari sepuluh kali lipat menjadi Rp235,47 miliar dibandingkan Rp23,31 miliar pada semester I 2025.
Baca Juga: Commuter Line Disulap Jadi Etalase Promosi Visit Malaysia 2026 di Indonesia
Dari sisi neraca, total aset KAI hingga akhir Juni 2026 tercatat sebesar Rp104,79 triliun, sedikit turun dibandingkan posisi akhir 2025 yang mencapai Rp105,43 triliun.
Sementara itu, liabilitas perseroan turun dari Rp66,13 triliun menjadi Rp65,10 triliun.
Adapun ekuitas KAI tercatat sebesar Rp39,69 triliun, seiring penurunan aset dan liabilitas yang tercermin dalam laporan posisi keuangan perseroan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
- Daftar Harga Motor Listrik dengan Subsidi Pemerintah, Ada yang Cuma Rp5 Jutaan!
- Siapa Ipda Ambarita? Ini Profil Polisi yang Viral Saat Pengamanan Bentrok Matraman
Pilihan
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
Terkini
-
Gegara Kereta Cepat, Laba Bersih KAI Anjlok 73,9% Jadi Rp305,3 M di Semester I-2026
-
ShopeeFood Angkat Kisah Mie Sapi Gajahan dan Nasi Telur Bahagia, Dua Kuliner Lokal Yogyakarta
-
Meta AI Muse Spark 1.1 Kini Bisa Eksekusi Tugas Nyata, Bukan Sekadar Jawab Prompt
-
Transformasi Industri Butuh SDM Siap Pakai, Sharp Perluas Program Sharp Class
-
Rupiah Semakin Terpuruk Hari Ini, Betah di Level Rp18.111
-
Jelang Hadapi Timnas Indonesia, Pelatih Vietnam Putar Otak Matikan Pergerakan Mitchell Baker
-
Jatim Media Summit 2026: Masa Depan Media Ada di Kolaborasi, Bukan Sekadar Pemberitaan
-
GIIAS 2026 Dinilai Jadi Gambaran Industri Otomotif Indonesia
-
Termasuk Kajari Kota Bekasi, Ini Daftar 90 Kajari Kena Mutasi Kejagung
-
APKASI Desak Pemerintah Hentikan Pemotongan Dana Daerah, Beban Kepala Daerah Makin Berat