- Pemerintah menarik sebagian dividen BUMN dari Danantara ke APBN berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto.
- Kebijakan tersebut diambil pada 2026 untuk memperkuat fiskal negara di tengah rekor utang menembus Rp10.293,69 triliun.
- Kepala BKF Febrio Kacaribu menyatakan skema penarikan dana dari Danantara itu masih dalam tahap penyusunan bersama.
Meski secara nominal melonjak drastis, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) per Juni 2026 berada di level 41,26%.
Angka rasio tersebut diklaim masih aman karena berada di bawah batas maksimum 60% yang diamanatkan oleh Undang-Undang Keuangan Negara.
Dilihat dari komposisinya, struktur utang negara masih didominasi oleh penerbitan instrumen keuangan domestik. Portofolio utang per Juni 2026 terdiri dari:
Surat Berharga Negara (SBN): Menjadi penopang utama dengan porsi mencapai Rp8.966,79 triliun atau mencakup 87,11% dari total utang. Ini mengindikasikan bahwa sekitar 9 dari setiap Rp10 utang negara bersumber dari penerbitan SBN.
Pinjaman: Mencatatkan porsi sebesar Rp1.326,90 triliun atau menyumbang 12,89% dari keseluruhan beban utang.