- Indonesia sentil negara maju yang dinilai mundur dari tanggung jawab emisi global.
- RI tegaskan adaptasi iklim sebagai pilar pembangunan dan kemakmuran nasional.
- Indonesia dorong kearifan lokal sebagai solusi menghadapi perubahan iklim.
Suara.com - Indonesia menyoroti sikap sejumlah negara maju yang dinilai mulai menghindari tanggung jawab kolektif dalam menangani polusi dan perubahan iklim, meski kekuatan ekonomi mereka masih menyumbang porsi besar terhadap emisi global.
Sorotan tersebut disampaikan Menteri Lingkungan Hidup RI Moh Jumhur Hidayat dalam Pertemuan Menteri Lingkungan negara-negara anggota BRICS di New Delhi, India, Selasa (18/8/2026). Pertemuan tersebut diikuti 10 dari 11 negara anggota BRICS.
Dalam paparannya, Jumhur mengaku prihatin terhadap adanya negara maju dengan kekuatan ekonomi besar yang memilih mundur dari tanggung jawab bersama untuk mengatasi polusi dan perubahan iklim.
"Menurut Jumhur, cara kita mengelola sumber daya alam, membentuk lanskap, mencegah degradasi lingkungan, dan membangun ketahanan pada akhirnya akan membentuk keberlanjutan pembangunan kita."
Indonesia juga menekankan pentingnya perlindungan keanekaragaman hayati darat dan laut sebagai fondasi ekosistem yang sehat, ketahanan iklim, serta pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dalam jangka panjang.
Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan biodiversitas terbesar di dunia. Negara ini menjadi rumah bagi lebih dari 300 ribu spesies yang telah diketahui, termasuk 9,7% tumbuhan berbunga dunia, 14% mamalia, dan 18,6% burung.
Di sektor kelautan, Indonesia yang berada di jantung Segitiga Karang memiliki sekitar 23% hutan mangrove dunia, 16% spesies ikan laut global dan 10% spesies karang dunia. Kekayaan tersebut menjadi penopang penting bagi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sekaligus jutaan mata pencaharian masyarakat.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17 ribu pulau, Indonesia juga berada di garis depan dampak perubahan iklim. Lebih dari 60% penduduk Indonesia tinggal di wilayah pesisir sehingga kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrem, dan bencana terkait iklim berpotensi langsung mengganggu kehidupan masyarakat.
Jumhur menegaskan perubahan iklim bukan lagi ancaman yang berada jauh dari kehidupan masyarakat. Dampaknya dapat menggerus hasil pembangunan, mengganggu mata pencaharian, hingga membuat kelompok rentan kembali terjebak dalam kemiskinan.
"Oleh karena itu, bagi Indonesia, adaptasi iklim bukanlah agenda pinggiran. Ini adalah pilar utama pembangunan berkelanjutan dan pengaman bagi kemakmuran nasional kita," ujar Jumhur.
Indonesia, lanjutnya, telah memberlakukan Rencana Adaptasi Nasional 2026–2030 sebagai peta jalan untuk membangun ketahanan terhadap perubahan iklim sekaligus mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.
Jumhur juga menilai solusi menghadapi perubahan iklim tidak cukup hanya mengandalkan teknologi dan ilmu pengetahuan modern. Pengetahuan tradisional masyarakat dinilai memiliki peran penting dalam membangun ketahanan lingkungan.
"Masyarakat adalah pihak pertama yang merasakan dampak perubahan iklim dan memiliki wawasan yang tak ternilai tentang pola cuaca lokal dan pengelolaan sumber daya alam," katanya.
Dalam forum BRICS tersebut, Jumhur memperkenalkan tiga praktik tradisional Indonesia yang dinilai berhasil mendukung keberlanjutan lingkungan, yakni sistem irigasi Subak di Bali, Sasi Lompa di Maluku, dan Awig-Awig di Bali.
Subak mengintegrasikan pengelolaan air, kerja sama masyarakat, dan praktik spiritual. Sementara Sasi Lompa merupakan sistem tradisional pengelolaan perikanan berkelanjutan. Adapun Awig-Awig merupakan sistem hukum adat yang digerakkan masyarakat di Bali.
"Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa hidup selaras dengan alam bukan hanya warisan budaya, tetapi juga alat yang ampuh untuk adaptasi dan ketahanan iklim," ujar Jumhur.