- Dana JETP US$21,4 miliar baru terserap sekitar US$3,9 miliar.
- Airlangga mengakui proyek transisi energi Indonesia masih berjalan lambat.
- Pemerintah membidik industri energi surya berkapasitas 100 GW.
Suara.com - Pemerintah mengakui pemanfaatan dana transisi energi melalui program Just Energy Transition Partnership (JETP) masih berjalan lambat. Dari total komitmen pendanaan sebesar US$21,4 miliar atau sekitar Rp333 triliun, Indonesia baru memanfaatkan sekitar US$3,9 miliar atau kurang dari seperlima.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kondisi tersebut perlu segera diperbaiki. Pemerintah mendorong percepatan proyek-proyek JETP agar pendanaan yang telah disiapkan dapat segera digunakan untuk mendukung transisi energi Indonesia.
"Program JETP yang diluncurkan saat Indonesia memimpin G20. Indonesia memiliki alokasi dana sekitar US$21,4 miliar, tetapi progresnya agak lambat dan sekarang kami baru memanfaatkan sekitar US$4 miliar. Jadi kami perlu bergerak lebih cepat," kata Airlangga setelah bertemu Federal Minister for Economic Cooperation and Development Jerman Reem Alabali-Radovan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Menurut Airlangga, salah satu persoalan yang membuat penyerapan dana JETP belum maksimal adalah kesiapan ekosistem proyek energi. Hal tersebut antara lain berkaitan dengan power purchase agreement (PPA) atau perjanjian jual beli tenaga listrik.
"Tantangannya tentu berkaitan dengan ekosistem, terkait dengan perjanjian jual beli tenaga listrik dan yang lainnya," ujarnya.
Airlangga menilai percepatan proyek energi hijau penting dilakukan agar Indonesia dapat membuka akses pembiayaan yang lebih besar. Salah satu sumber pembiayaan yang diincar berasal dari bank pembangunan Jerman, KfW.
Indonesia, kata Airlangga, telah memiliki pengalaman bekerja sama dengan KfW. Lembaga keuangan tersebut juga dapat mendukung sektor swasta, khususnya dalam pembiayaan kebutuhan barang modal.
"Dan untuk pembiayaan, Indonesia sudah memiliki pengalaman dengan KfW. Biasanya untuk sektor swasta KfW dapat memberikan pembiayaan untuk barang modal. Jadi saya kira ini sesuatu yang dibutuhkan oleh pelaku usaha Indonesia," tutur Airlangga.
Dalam pertemuan dengan pemerintah Jerman, Airlangga juga membahas peluang kerja sama di sektor energi terbarukan. Jerman dinilai memiliki teknologi serta pengalaman yang dapat mendukung Indonesia dalam mempercepat transformasi energi.
Pemerintah bahkan menargetkan pengembangan industri berbasis energi surya dengan kapasitas sekitar 100 gigawatt (GW) dalam dua hingga tiga tahun ke depan.
Target tersebut dinilai membutuhkan investasi besar sekaligus pasokan teknologi dan barang modal. Karena itu, pemerintah membuka peluang bagi perusahaan Jerman untuk ikut masuk dalam rantai industri energi terbarukan Indonesia.
"Artinya, mereka membutuhkan banyak teknologi, banyak barang modal, dan ini terbuka untuk partisipasi Jerman," pungkasnya.