- Data DTSEN untuk bansos masih bisa berubah karena kondisi ekonomi dinamis.
- Pemerintah tengah melakukan survei ekonomi untuk mengevaluasi data masyarakat.
- Desil ditentukan dari banyak indikator, bukan hanya berdasarkan penghasilan.
Suara.com - Penentuan kelompok desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi basis penyaluran bantuan sosial (bansos) kembali menuai polemik. Sejumlah masyarakat mengeluhkan posisi desil yang dinilai tidak mencerminkan kondisi ekonomi mereka.
Menanggapi persoalan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa data yang digunakan pemerintah masih dapat berubah. Pemerintah saat ini tengah melakukan survei ekonomi untuk mendapatkan gambaran terbaru mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat.
"Nggak. Kan sekarang sedang ada economic survey. Jadi tentu kemarin kan khusus untuk desil ekonomi itu basisnya DTSEN. Dan sekarang kebijakan untuk bansos itu menggunakan satu data dari DTSEN. Nah, terus sekarang survei ekonomi sedang dilakukan. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa," kata Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (20/8/2026).
Menurut Airlangga, pemerintah saat ini menggunakan DTSEN sebagai satu basis data dalam menentukan penerima bansos. Namun, kondisi ekonomi masyarakat bersifat dinamis sehingga data kesejahteraan tidak dapat dianggap sebagai data yang permanen.
Ketika ditanya apakah hasil survei ekonomi nantinya dapat mengubah data yang menjadi dasar penyaluran bansos, Airlangga memastikan hal tersebut terbuka untuk dilakukan.
"Ya, selalu data kan sifatnya dinamis," ujar Airlangga.
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan bahwa penentuan desil kesejahteraan masyarakat tidak hanya didasarkan pada besaran penghasilan.
Menurutnya, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan berbagai indikator sosial ekonomi untuk menentukan posisi kesejahteraan sebuah keluarga. Indikator tersebut mencakup kondisi tempat tinggal, tingkat pendidikan, pekerjaan, akses sanitasi dan air minum, kesehatan, kepemilikan aset, hingga kepemilikan usaha.
Berdasarkan indikator tersebut, masyarakat kemudian dikelompokkan ke dalam 10 desil sesuai tingkat kesejahteraannya. Desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sementara desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.
Artinya, seseorang yang merasa memiliki penghasilan rendah belum tentu otomatis masuk dalam desil paling bawah. Sebaliknya, penilaian kesejahteraan dilakukan dengan melihat kondisi sosial ekonomi secara lebih luas.
Gus Ipul juga menegaskan bahwa posisi desil masyarakat bukan status yang berlaku selamanya. Pemerintah melakukan pemutakhiran data secara berkala untuk menyesuaikan kondisi masyarakat dengan data yang tercatat.
Masyarakat juga dapat mengajukan pembaruan apabila kondisi ekonominya dinilai tidak sesuai dengan informasi yang terdapat dalam data pemerintah.
Dengan adanya survei ekonomi yang tengah berjalan, pemerintah kini memiliki ruang untuk mengevaluasi kembali ketepatan pemetaan kesejahteraan masyarakat. Hasil pemutakhiran tersebut berpotensi memengaruhi posisi desil dan pada akhirnya menentukan kembali kelompok masyarakat yang berhak memperoleh bansos.
Persoalan akurasi data menjadi penting karena DTSEN kini menjadi fondasi utama pemerintah dalam menyalurkan bantuan. Semakin akurat data yang digunakan, semakin besar peluang bansos diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.