- Operasi militer AS melawan Iran dalam enam bulan terakhir telah menelan biaya fantastis mencapai USD 38 miliar.
- Laporan CBO menyebutkan pembengkakan biaya perang tersebut diproyeksikan akan mendongkrak laju inflasi AS sebesar 0,5 persen pada tahun 2027.
- Konflik ini juga memicu krisis amunisi Pentagon dan melonjakkan harga energi global akibat terganggunya Selat Hormuz.
Suara.com - Biaya operasi militer Amerika Serikat (AS) dalam menghadapi konflik dengan Iran selama enam bulan terakhir dilaporkan telah menembus angka fantastis sebesar USD 38 miliar (sekitar Rp583 triliun).
Lembaga pengawas anggaran independen Kongres, Congressional Budget Office (CBO), mengindikasikan bahwa pengeluaran tersebut diperkirakan akan terus bertambah sekitar USD 3 miliar (Rp46 triliun) setiap bulannya, di tengah upaya pemerintahan Presiden Donald Trump mencari jalan keluar untuk mengakhiri pertempuran serta membuka kembali akses vital Selat Hormuz.
Berdasarkan kalkulasi CBO yang mencatat beban pengeluaran hingga 1 Agustus, pembengkakan biaya perang ini diproyeksikan bakal mendongkrak laju inflasi AS sebesar 0,5 persen pada triwulan pertama tahun 2027.
Selain memicu tekanan inflasi, besarnya dana perang turut menguras cadangan amunisi strategis Pentagon dan melonjakkan harga energi global, yang pada akhirnya menambah beban pada postur APBN AS (federal budget).
CBO memaparkan bahwa porsi terbesar dari pembengkakan biaya tersebut berasal dari masifnya penggunaan amunisi secara cepat. Pihaknya mengestimasikan bahwa AS membutuhkan waktu hingga lima tahun untuk mengembalikan stok amunisi ke level aman.
Laporan ini juga menyoroti bahwasanya militer AS diperkirakan telah menembakkan hampir seluruh persediaan rudal presisi jarak jauh milik mereka.
Tingginya angka pengeluaran ini sejalan dengan pernyataan Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, dalam sidang Senat pada 21 Juli lalu. Saat itu, Hegseth mengajukan permohonan dana darurat sebesar hampir USD 90 miliar guna mengisi kembali amunisi yang menipis.
"Tanpa dana ini, kita menghadapi kelangkaan yang sangat kritis," tegas Pete Hegseth, dikutip via Reuters.
Meskipun CBO mencatat adanya resistensi dari Departemen Pertahanan terkait audit keuangan, pihak Gedung Putih dan Pentagon memberikan pembelaan keras.
Juru bicara Gedung Putih, Anna Kelly, menegaskan bahwa aksi militer tersebut merupakan langkah tegas untuk melindungi personel serta kepentingan AS, seraya mengklaim bahwa persediaan amunisi militer AS masih sangat memadai untuk mendukung seluruh target strategis Panglima Tertinggi.
Pandangan senada disampaikan oleh juru bicara utama Pentagon, Sean Parnell, yang membantah temuan mengenai krisis amunisi tersebut.
"Kami memiliki segala hal yang dibutuhkan untuk menyerang pada waktu dan tempat yang dipilih oleh presiden," ujar Sean Parnell.
Penyelidikan anggaran ini diinisiasi atas permintaan dari politisi Partai Demokrat di Komite Anggaran DPR AS, Brendan Boyle. Ia mengkritik keras dampak kemanusiaan dan finansial dari operasi militer tersebut.
"Warisan perang bencana Donald Trump di Iran telah merenggut nyawa prajurit pemberani Amerika dan melukai lainnya. Di luar korban jiwa tersebut, laporan non-partisan CBO ini memperjelas bahwa perang ini juga telah menelan biaya puluhan miliar dolar dari pembayar pajak Amerika dan terus bertambah, sementara biaya hidup terus melonjak," kata Brendan Boyle.
Tercatat sebanyak 18 personel militer AS gugur sejak konflik meletus. Laporan CBO ini belum mencakup potensi biaya tambahan dari insiden serangan terbaru terhadap kapal komersial di Selat Hormuz, kerusakan fasilitas militer AS di kawasan Teluk, maupun beban bunga utang untuk membiayai perang yang diprediksi bisa menambah beban puluhan miliar dolar lagi.
Krisis amunisi ini dinilai memicu risiko berantai terhadap postur pertahanan global AS, terutama dalam mengantisipasi potensi eskalasi konflik di wilayah lain seperti ketegangan antara China dan Taiwan.
Di sisi lain, laporan Inspektur Jenderal Pentagon mencatat bahwa serangan balasan Iran telah merusak atau menghancurkan ratusan bangunan di basis militer AS di Timur Tengah serta merusakkan sejumlah pesawat tempur, pesawat pengisi bahan bakar, dan drone.
Sektor energi turut menghantam konsumen global akibat gangguan di Selat Hormuz—jalur maritim yang sebelumnya dilalui sekitar 20 persen pasokan minyak dunia. Laju pembengkakan biaya perang ini kian memperburuk kondisi fiskal AS, di mana total utang publik negara tersebut telah melampaui rekor USD 40 triliun (sekitar Rp614 kuadriliun) pada Agustus lalu.