- Kemenko Perekonomian menyatakan Indonesia menguasai delapan puluh persen pasokan rotan dunia dalam konferensi pers di Tangerang pada Kamis, 24 September 2026.
- Pemerintah melarang ekspor bahan baku mentah seperti rotan dan kayu bulat demi memaksimalkan program hilirisasi di dalam negeri.
- Penerapan pengendalian ekspor dan SVLK diharapkan mampu memperkuat industri furnitur nasional agar diminati pasar global.
Suara.com - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pereknomian mengklaim kalau Indonesia kini menguasai 80 persen pasokan rotan global.
Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian, Edi Prio Pambudi menyebut kalau potensi ini harus dimanfaatkan secara optimal melalui hilirisasi dengan pengolahan bernilai tambah di dalam negeri.
"Sekitar 80 persen pasokan rotan dunia itu berasal dari Indonesia. Jadi kalau ada pembeli di dunia bertanya, 'Di mana rumahnya rotan?' Jawabannya ya di sini, di Indonesia," ujar Edi Prio Pambudi saat konferensi pers di Tangerang, Kamis (24/9/2026).
Edi menyebut kalau rotan lokal tidak boleh dikirim ke luar negeri dalam bentuk mentah atau batangan, melainkan harus diolah menjadi barang jadi yang memiliki nilai jual tinggi di pasar internasional.
"Hanya saja mungkin rotan tidak harus kita buat pergi ke luar negeri dengan bentuk batangan, tapi kita harus menjadikan ini dalam bentuk kursi, meja, furnitures, dan lain sebagainya, yang pasti harus harganya mahal di tokonya," timpal dia.
Sejalan dengan itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa produksi kayu bulat Indonesia juga tercatat melimpah, di mana sebagian besar dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pengolahan kayu domestik.
"Di tahun 2024, produksi kayu bulat mencapai 57,46 juta meter kubik dan 20 persen dari produksi log kayu nasional menjadi bahan baku industri pengolahan kayu. Sementara juga Indonesia menghasilkan lebih dari 80% rotan dunia," terang Airlangga di sesi terpisah.
Untuk mendukung kepastian pasokan bahan baku dan memenuhi standar internasional, Airlangga menegaskan bahwa pemerintah mengarahkan kebijakan pada pengendalian ekspor kayu bulat mentah serta peningkatan standar mutu dan keterlacakan (traceability) produk.
"Untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, kebijakan diarahkan untuk pengendalian ekspor kayu bulat dengan penguatan standar produk serta penerapan SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian), dan tentunya ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh industri furnitur termasuk industri kecil dan menengah," papar dia.
Dengan pengendalian ekspor bahan baku mentah dan sertifikasi SVLK, Pemerintah optimistis industri furnitur nasional, khususnya skala kecil dan menengah, dapat tumbuh lebih kuat, ramah lingkungan, serta makin diminati oleh pasar global.