- Bahlil kini pegang koordinasi hilirisasi dan transisi energi.
- Investasi hilirisasi Semester I 2026 tembus Rp300,1 triliun.
- Akademisi soroti tantangan tata kelola dan ukuran keberhasilan.
Suara.com - Penunjukan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus tetap menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dinilai membuka peluang baru bagi pemerintah untuk menggeber hilirisasi sekaligus memperkuat ketahanan energi.
Sejumlah akademisi melihat rangkap mandat tersebut dapat membuat kebijakan hilirisasi, energi, investasi, dan industrialisasi lebih terintegrasi. Namun, besarnya kewenangan juga menuntut koordinasi dan pengawasan yang lebih jelas.
Ekonom Universitas Muhammadiyah Surabaya Fatkur Huda mengatakan hilirisasi dan transisi energi merupakan dua agenda yang sulit dipisahkan. Sebab, industri pengolahan mineral membutuhkan energi dalam jumlah besar, sementara daya saing industri ke depan semakin dipengaruhi oleh ketersediaan energi yang murah dan rendah emisi.
"Penggabungan koordinasi hilirisasi dan transisi energi sangat strategis karena keduanya tidak dapat dipisahkan. Hilirisasi mineral membutuhkan energi dalam jumlah besar, sementara arah pengembangan industri ke depan juga semakin ditentukan oleh ketersediaan energi yang kompetitif dan rendah emisi," kata Fatkur saat dihubungi, Jumat (3/10/2026).
Besarnya agenda yang berada di bawah koordinasi Bahlil tercermin dari investasi hilirisasi. Pada Semester I 2026, realisasi investasi hilirisasi mencapai Rp300,1 triliun atau sekitar 29,7% dari total investasi nasional.
Dari angka tersebut, sekitar Rp206,5 triliun berasal dari sektor mineral. Rinciannya antara lain nikel Rp71 triliun, bauksit Rp53,8 triliun, tembaga Rp37,4 triliun, serta besi dan baja Rp30,2 triliun.
Menurut Fatkur, posisi Bahlil sebagai Menko sekaligus Menteri ESDM dapat menjadi ruang untuk menyambungkan kebijakan pertambangan, energi, hilirisasi, dan investasi yang selama ini melibatkan banyak institusi.
Perubahan terbesar terlihat dari industri nikel. Produksi nikel olahan Indonesia kini telah menembus lebih dari 1,4 juta ton atau sekitar 41% produksi dunia. Angka tersebut melonjak dibandingkan hanya sekitar 22 ribu ton pada 2014.
"Kenaikan produksi nikel olahan dari sekitar 22 ribu ton pada 2014 menjadi lebih dari 1,4 juta ton atau sekitar 41 persen produksi dunia menunjukkan perubahan besar dalam posisi Indonesia dari pemasok bahan mentah menjadi salah satu pemain utama dalam industri pengolahan nikel global," ujar Fatkur.
Namun, menurut dia, pekerjaan rumah hilirisasi belum selesai hanya dengan membangun smelter. Indonesia perlu mendorong industri hingga menghasilkan produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi.
Pada komoditas nikel, misalnya, rantai industri perlu diperluas hingga prekursor, katoda, sel baterai, battery pack, kendaraan listrik, hingga industri daur ulang.
Sementara tembaga dapat dikembangkan menjadi kabel dan berbagai komponen kelistrikan serta elektronik. Adapun bauksit dapat didorong hingga menjadi aluminium beserta produk turunannya.
Dengan demikian, hilirisasi diharapkan tidak berhenti pada pengolahan bahan mentah, tetapi menjadi basis reindustrialisasi nasional.
Di sektor energi, Fatkur menyoroti lifting minyak 2025 yang mencapai 605,3 ribu barel per hari dan kembali memenuhi target APBN.
Pemerintah juga menjalankan program B50 yang diarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Implementasi B50 diproyeksikan mampu menghasilkan penghematan devisa hingga Rp170 triliun.