- Bahlil kini pegang koordinasi hilirisasi dan transisi energi.
- Investasi hilirisasi Semester I 2026 tembus Rp300,1 triliun.
- Akademisi soroti tantangan tata kelola dan ukuran keberhasilan.
Menurut Fatkur, peningkatan produksi energi domestik dan substitusi impor dapat memperkuat ketahanan industri ketika terjadi gejolak energi global.
"Di sinilah keterkaitan antara hilirisasi dan transisi energi menjadi penting. Produk hilirisasi Indonesia ke depan tidak hanya akan dinilai berdasarkan nilai ekonominya, tetapi juga berdasarkan jejak karbon proses produksinya," katanya.
Karena itu, pengembangan energi bersih seperti hidro, panas bumi, dan tenaga surya dinilai perlu semakin terhubung dengan kawasan industri dan smelter.
Pandangan serupa disampaikan pakar kebijakan publik Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Kristian Widya Wicaksono. Menurutnya, pemberian tanggung jawab lebih luas kepada Bahlil dapat memperkuat koordinasi agenda pembangunan yang selama ini tersebar di berbagai kementerian.
Hilirisasi bersinggungan dengan sektor pertambangan, industri, investasi, perdagangan hingga ketenagakerjaan. Sementara transisi energi juga membutuhkan keterlibatan sektor keuangan, lingkungan hidup, industri, dan pemerintah daerah.
"Penempatan keduanya dalam satu koordinasi membuka peluang bagi pemerintah untuk menyatukan arah kebijakan dan mengurangi keputusan yang berjalan sendiri-sendiri," ujar Kristian.
Kristian juga menilai kesinambungan peran Bahlil dapat menjadi modal dalam menjalankan mandat barunya.
Sebelumnya, Bahlil telah memimpin Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional sekaligus memimpin Kementerian ESDM. Pada Juli 2025, satgas tersebut menyerahkan 18 dokumen prastudi kelayakan proyek hilirisasi kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Total nilai investasi yang direncanakan dari proyek-proyek tersebut mencapai US$38,63 miliar atau sekitar Rp618,13 triliun.
"Kesinambungan peran Bahlil sebagai Ketua Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, Menteri ESDM, dan kini Menteri Koordinator berpotensi memberikan keuntungan dalam pelaksanaan kebijakan," kata Kristian.
Meski demikian, mandat yang semakin besar juga memiliki konsekuensi. Kristian mengingatkan perlunya mekanisme koordinasi, pembagian kewenangan, pengawasan, serta indikator kinerja yang jelas.
Ia menilai capaian lifting minyak serta PNBP Kementerian ESDM 2025 sekitar Rp138,37 triliun atau 108,56% dari target dapat menjadi salah satu catatan kinerja sektor energi.
Ke depan, ukuran keberhasilan mandat baru Bahlil akan terlihat dari hasil yang lebih konkret, mulai dari realisasi proyek hilirisasi, peningkatan produksi dan penerimaan negara, pengurangan impor energi, penciptaan lapangan kerja, hingga penambahan kapasitas energi terbarukan.
"Ukuran keberhasilannya bukan seberapa besar kewenangan yang dimiliki seorang pejabat, melainkan seberapa baik kewenangan tersebut digunakan untuk menyelesaikan masalah publik," ujar Kristian.