- Pemerintah mencatat defisit APBN hingga Agustus 2026 sebesar Rp240,1 triliun atau setara 0,93 persen terhadap PDB.
- CORE Indonesia menyatakan angka defisit tampak landai karena terbantu setoran surplus Bank Indonesia sebesar Rp55 triliun.
- Lonjakan beban subsidi energi dan pembayaran bunga utang memicu risiko pelebaran defisit pada kuartal IV 2026.
Suara.com - Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Agustus 2026 tercatat sebesar Rp240,1 triliun atau setara 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Kendati angka tersebut terkesan aman dan terkendali, hasil kajian Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menunjukkan kalau kondisi riil fiskal pemerintah sebenarnya menanggung beban yang lebih berat.
Dalam laporan CORE Monthly Review edisi Oktober 2026, CORE Indonesia membeberkan bahwa landainya angka defisit APBN pada bulan Agustus dipicu oleh penerimaan satu kali (one-off) berupa setoran surplus Bank Indonesia (BI) senilai Rp55 triliun.
"Kecilnya tambahan defisit ini terutama berasal dari penerimaan satu kali, yaitu setoran surplus Bank Indonesia sebesar Rp55 triliun," tulis tim peneliti CORE Indonesia, dikutip Rabu (7/10/2026).
Setoran surplus BI tersebut dicatatkan sebagai bagian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di pos Kekayaan Negara Dipisahkan. Tambahan dana ini turut melambungkan realisasi PNBP hingga mencapai Rp435,1 triliun atau 94,8 persen dari target APBN 2026 per akhir Agustus.
Namun CORE Indonesia menyoroti bahwa kucuran dana Rp55 triliun tersebut sejatinya tidak memberikan fleksibilitas atau penambahan ruang belanja bagi pemerintah.
Dana tersebut langsung dialokasikan untuk penyelesaian surat utang pemerintah kepada BI terkait kewajiban masa lalu Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
"Tanpa setoran ini, defisit Agustus bertambah sekitar Rp59,5 triliun, dan defisit kumulatif menjadi sekitar Rp295 triliun (1,14 persen PDB)," lanjut CORE Indonesia.
Di sisi lain, keseimbangan primer APBN tanpa memperhitungkan setoran surplus BI tersebut sebenarnya berbalik mengalami defisit sekitar Rp3,7 triliun khusus pada bulan Agustus.
Risiko Tekanan Fiskal di Kuartal IV 2026
CORE Indonesia juga mengingatkan bahwa tantangan menjaga defisit anggaran akan semakin ketat memasuki kuartal IV 2026. Pasalnya, sejumlah pos belanja wajib terus membengkak, terutama belanja subsidi dan kompensasi energi yang telah menyerap Rp331,4 triliun (74,2 persen dari pagu) per Agustus.
Sisa pagu subsidi yang menyisa Rp115,2 triliun diperkirakan hanya sanggup menutupi kebutuhan tiga bulan ke depan, sementara tahun anggaran masih menyisakan empat bulan.
Risiko pelampauan pagu kian membayangi seiring lonjakan harga minyak mentah jenis Brent yang sempat menyentuh 107,4 Dolar AS per barel akibat dinamika geopolitik global.
Selain beban energi, pembayaran bunga utang pemerintah juga melonjak 14,7 persen menjadi Rp394,1 triliun, menempati porsi hingga 19,2 persen dari total pendapatan negara.
"Dengan sisa pagu subsidi yang menipis, harga minyak yang jauh di atas asumsi, dan biaya utang yang terus naik, risiko pelebaran defisit pada kuartal IV cukup besar," jelas CORE Indonesia.